BANTENRAYA.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Banten tahun 2026 terancam mengalami pengurangan setelah pemerintah pusat mengumumkan akan melakukan pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp554 miliar.
Bila pemotongan TKD terjadi, dikhawatirkan akan berimbas pada pengurangan bahkan pembatalan penganggaran tunjangan untuk para PPPK.
Ketua Forum Honorer Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, ada kekhawatiran yang dirasakan para PPPK akibat adanya rencana pemangkasan APBD Banten 2026 ini.
Mereka khawatir pemotongan TKD akan berdampak pada rencana Pemerintah Provinsi Banten yang akan menganggarkan tunjangan kinerja bagi para PPPK.
Meskipun dia mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi tentang hal itu.
BACA JUGA: BKN Tolak 930 Honorer Non Database Jadi PPPK Paruh Waktu, DPRD Siap Perjuangkan di Kemenpan-RB
BACAJUGA:
“Tahun ini kan tukin (tunjangan kinerja) belum dianggarkan dan rencananya tahun depan,” kata Taufik, Selasa, 14 Oktober 2025.
Kekhawatiran para PPPK menurut Taufik cukup masuk akal. Pasalnya, penganggaran untuk PPPK berasal dari Dana Alokasi Umum atau DAU yang merupakkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, apabila dana transfer dari pusat dikurangi, dikhawatirkan juga akan berpengaruh pada penganggaran yang sudah direncakan oleh Pemeirntah Provinsi Banten untuk 2026.
“Kekhawatiran ada. Karena untuk PPPK ini kan dianggakan di DAU, ya. Kalua dana transfernya berkurang, ya khawatir juga tukin berkurang,” katanya.
Meski demikian, Taufik berharap pengurangan dana TKD tidak berimbas pada tunjangan kinerja yang sudah direncanakan Pemerintah Provinsi Banten.
“Tapi mudah-mudahan Banten masih aman sekian ratus miliar Rupiah itu masih teranggarkan di Pemprov Banten,” katanya seraya menambahkan saat ini ada kurang lebih 11.737 PPPK di Banten.
1.596
Taufik menegaskan bahwa dirinya hingga saat ini masih terus mengawal penganggaran tukin tersebut. Sekaligus juga menyusun strategi guna mengantisipasi apabila hal itu tidak jadi dianggarkan.
“Kita masih mengawal itu, khawatir terjadi terjadi hal seperti itu. Harus ada langkah antisipasi yang harus kami lakukan juga,” katanya.***
