BANTENRAYA.COM – Wakil Bupati Serang atau Wabup Serang Muhammad Najib Hamas mengaku dibanjiri keluhan dari masyarakat Kecamatan Bojonegera dan Puloampel.
Keluhan tersebut membanjiri media sosialnya usai truk tambang menumpuk di dua kecamatan tersebut yang diduga dampak adanya kebijakan Pemprov Jawa Barat yang menyetop galian C di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Najib Hamas mengatakan, selain warga, banyak pelaku usaha juga yang mengeluhkan soal maraknya truk tambang yang melintasi Jalan Raya Bojonegera-Puloampel.
BACA JUGA: Pengguna Samsung Wajib Baca! Terapkan 5 Cara Ini Biar HP Kamu Bisa Lebih Aman
“Ini kan jalan ekonomi nasional dan ini hampir lumpuh karena banyaknya truk yang melintas,” ujarnya, kamis 9 OKtober 2025.
Ia menjelaskan, sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Gubernur Banten Andra Soni supaya ada tindakan untuk mengatur jam operasional kendaraan bersar tersebut.
“Kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Gubernur, hari ini ada rapat koordinasi di Polres Cilegon, Jadi Dishub Kabupaten Serang stakeholder lainnya membahas upaya ada pembatasan jam operasional,” katanya.
BACA JUGA: Jangan Sampe Kelewat! Lowongan Kerja PT Lambang Azas Mulia Terbaru, Penempatan Balikpapan
Najib menuturkan, truk-truk tambang yang melintasi jalan raya Bojonegara-Puloampel dinilai cukup padat sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dan mengadu melalui media sosial.
“Sangat mengganggu, karena aduan di TikTok saya ini setiap jam. Jadi diharapkan Pak Gubernur bisa memberikan pertimbangan melalui Dishub Provinsi untuk melakukan pembatasan jam operasional truk yang mengangkut material,” jelasnya.
Ia menuturkan, ratusan truk membawa pasir dari Bojonegara dan Puloampel menuju Ibu Kota Jakarta untuk melakukan berbagai proyek pembangunan.
“Ini kan efek dari tutupnya galian C di Bogor, kemudian karena pembangunan di Jakarta tetap berjalan, maka harus mengangkut dari Bojonegara,’ tuturnya.
“Ada proyek PIK (Pantai Indah Kapuk), dan berbagai macam proyek lainnya, ada ratusan truk konvoi tiap hari,” paparnya.
Untuk mengantisipasi kemacetan, kata Najib, perlu adanya pembatasan jam operasional sehingga masyarakat dan pelaku industri tidak tersendat akibat lalu lintas yang padat.
“Harus sesegera mungkin karena ini sangat mengganggu, bukan hanya para pengendara dari masyarakat, tetapi juga produksi perusahaan-perusahaan juga terganggu,” tuturnya. ***
