BANTENRAYA.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menanggapi terkait dengan banyaknya rangkap jabatan yang ada di Provinsi Banten.
Menurutnya, soal setiap jabatan yang kosong, itu perlu dan memang sudah seharusnya diisi oleh pejabat definitif. Hal itu agar setiap pekerjaan bisa dikerjakan secara fokus.
“Begini, sebenarnya rangkap jabatan itu bukan masalah kemudian langsung terindikasi korupsi ya, kenapa tidak dibolehkan ada rangkap jabatan? jawabannya, setiap jabatan diisi oleh person yang definitif masing-masing,” kata Ghufron kepada wartawan usai membuka acara Roadshow Bus KPK di Lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Kamis (5/9/2024).
Baca Juga: KI Banten Temukan Banyak Permohonan Sengketa Informasi Gugur di Tengah Jalan, Ini Penyebabnya
“Harapannya apa? supaya fokus dan juga terukur pekerjaannya,” sambungnya.
Kendati demikian, Gufron juga menjelaskan bahwa, dengan adanya rangkap jabatan, dikhawatirkan ada hal-hal yang membawa pegawai tersebut untuk bertindak korupsi.
“Tentu kami nanti akan kami tampung kalau ada hal-hal seperti itu (adanya rangkap jabatan, -red). Nanti bagian dari kerja koordinasi dan supervisi untuk mempertanyakan sejauh mana? apa alasan dan juga kondisinya terkait masih ada jabatan-jabatan yang masih dirangkap oleh seseorang,” ungkapnya.
Baca Juga: Kedapatan Ngerokok saat Rapat Paripurna, Anggota DPRD Kota Serang Ditegur Ketua Dewan
BacaJuga
“Dan perlu kami sampaikan juga bahwa bukan berarti karena adanya rangkap jabatan itu jadi indikasi korupsi. Tidak. Hanya, secara aturan kepegawaian seharusnya kekosongan kursi jabatan diisi oleh penjabat definitif,” sambungnya.
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar langsung menapik soal adanya rangkap jabatan yang rentan dengan adanya praktik-praktik tindak pidana korupsi.
Al Muktabar juga beralasan bahwa terkait dengan jabatan yang saat ini pihaknya isi dengan Pelaksana Tugas (Plt), itu dalam rangka reformasi birokrasi dengan parameter analisis beban kerja.
Baca Juga: Santri dan Pengurus Ponpes Al Hasyimiyah Tes Urine, Cegah Jeratan Penyalahgunaan Narkoba
“Kesesuaian volume kerja dengan organisasi yang diperlukan dan berkali-kali saya sampaikan itu, sehingga tidak ada hal terkait dengan akan memperkaya diri sendiri,” ujarnya.
“Bahkan itu terjadi efisiensi. Tadi saya laporkan dengan pimpinan KPK, dengan kosongnya jabatan, terjadi efisiensi dan saat ini kita dalam rangka postur APBD kita bukan minus tapi surplus. Itu kita dapatkan dari efisiensi kerja dan tentu terbukti, bahwa tidak ada hambatan kerja dari layanan publik. Parameternya itu,” tambahnya.***
