BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kota Cilegon masih menunggu mekanisme penganggaran program makan bergizi gratis tersebut.
Salah satu yang diwacanakan yakni melalaui anggaran dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).
Jika itu benar maka para kepala sekolah baik SD dan SMP Negeri atau swasta akan kewalahan mengelola anggaran tersebut.
Baca Juga: Bukan Axel NUS atau Nabil OXFORD, Ternyata Ini Juara Clash of Champions Ruangguru?
Jika rata-rata siswa di sekolah 400 orang dengan anggaran makan bergizi Rp25 per orang, maka kepala sekolah akan mengelola dana kurang lebih Rp2,4 miliar per tahun diluar operasional kegiatan yang mencapai Rp500 juta per tahun.
Jika itu dilakukan, ada khawatiran sekolah tidak sanggup mengelola anggaran tersebut dengan kemampuan kepala sekolah sekarang yang ada di Kota Cilegon.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon Heni Anita Susila menyampaikan, jika anggaran melalui Bos maka pengelolanya adalah kepala sekolah masing-masing.
Ada pertimbangan manajerial atau kemampuan para sekolah yang ada karena anggaran cukup besar.
“Ada hampir Rp1,5 miliar atau lebih yang akan dikelola jika mekanismenya lewat dana Bos. Jadi kita pertimbangkan juga manajerial kepala sekolahnya,” katanya saat galadi bersih makan bergizi gratis di SDN Kedaleman IV, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cilegon.
Heni menyampaikan, jika itu dilakukan, maka pemesanan makan nantinya akan dilakukan lewat Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (Siplah).
“Ada semacam e katalog untuk pengadaan di sekolah. Jadi katering harus harus ada (terdaftar-red) di Kemendikbud dulu. Tapi ini memang dikaji belum tentu dari dana Bos,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan, makanismer penggaran masih akan menunggu dari pusat seperti apa.
BACAJUGA:
“Jadi masih menunggu pusat seperti apa. Apakah dana Bos atau bagaimana. Sebab, tidak mungkin kalau dari dana daerah atau Bosda,” jelasnya.
Baca Juga: Akademisi Untirta Sebut Lalu Atharussalam Paling Cocok Dampingi Andika Hazrumy
Helldy menyampaikan, jika asumsi Rp25 ribu per orang ada sebanyak 74.040 siswa yang akan dapat program. Dimana, estimasinya mencapai Rp1,8 miliar per hari.
“Bisa lebih dari Rp1,5 miliar per hari (tepatnya Rp1,8 miliar -red). Itu nanti mekanismenya seperti apa tergantung pusat,” pungkasnya. ***
