BANTENRAYA.COM – Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance.
Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Ia menjelaskan, Provinsi Banten telah meraih delapan kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI.
Selain itu juga menjadi Provinsi tercepat dalam menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada BPK RI.
Baca Juga: Bus Milik Pemprov Enggan Digunakan Jadi Armada Bus Trans Banten
Atas hal itu, Al Muktabar mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk dapat mempertahankan capaian tersebut dan melaksanakan roda pemerintah dengan sebaik-baiknya.
“Kita dalam melaksanakan pemerintahan di Provinsi Banten, sangat berkomitmen dengan itu. Menjalankan pemerintahan dengan good governance dan clean governance,” kata Al Muktabar.
“Capaian seperti yang tercepat dalam menyampaikan laporan ke BPK dan mendapat opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian, itu akan terus kita pertahankan. Karena, seperti yang diamanatkan Bapak Presiden bahwa untuk sebesar-besarnya keuangan negara itu dipersembahkan bagi kemakmuran rakyat,” kata Al Muktabat, Senin, 8 Juli 2024.
Al Muktabar juga menjelaskan, saat ini Pemprov Banten terus melakukan penguatan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Baca Juga: 4.714 Kasus TBC di Banten Belum Diobati
Menurutnya, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan merupakan hal mendasar dalam tata kelola negara.
BPK RI Perwakilan Banten sebagai lembaga yang independen, memberikan opini kepada pemerintah atas segenap tata kelola keuangan mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaannya, dan pertanggungjawabannya.
“Tadi amanat dari Ketua BPK RI (Isma Yatun), di antaranya menggarisbawahi satu perjalanan tata kelola pemerintahan khusus dalam aspek tata kelola keuangan yang telah berjalan dengan baik sehingga diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.
Al Muktabar juga menjelaskan, diharapkan dengan sistem yang berjalan baik akan menjaga capaian Pemprov Banten dalam tata kelola keuangan negara terus terjaga.
Baca Juga: TINGGAL KLIK! Kumpulan Link Twibbon MPLS 2024 dari SD hingga SMA dengan Desain Keren
“Begitu juga dengan kontrol masyarakat perlu diperkuat. Juga media dalam menyampaikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat, informasi yang berimbang dan membangun optimisme,” pungkasnya.
BACAJUGA:
Sementara itu, Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti menuturkan, saat ini capaian Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Banten juga mengalami peningkatan terutama dalam aspek kelembagaan yang efektif dan efisien.
Ia mengatakan, capaian tersebut menjadi modsl untuk Pemprov Banten dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama terhadap aspek kelembagaan yang efektif dan efisien.
“Ini harus menjadi komitmen kita bersama. Kita pertahankan bahkan kita tingkatkan kembali kinerja kita, bukan hanya dari sisi pelaksanaan keuangan-nya saja tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatannya. Seperti menjadi lebih berkualitas dan memiliki dampak signifikan terhadap tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten,” kata Virgojanti.***
