BANTENRAYA.COM – Penyelesaian gagal bayar atau utang Pemkot Cilegon ke pihak ketiga dalam realisasi anggaran 2025 berpotensi terganjal realisasi janji politik Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo sebagai walikota dan wakil walikota yang sudah sah nantinya.
Hal itu, karena gagal bayar yang diklaim Pemkot Cilegon mencapai Rp100 miliar dipastikan tidak dianggarkan dalam APBD Reguler 2025 yang sudah diketuk di Paripurna DPRD Kota Cilegon pada Desember 2024 lalu.
Mekanisme untuk memasukan kode rekening gagal bayar atau pembayaran utang pemerintah yakni hanya bisa melalui pembahasan atau pengesahan APBD Perubahan 2025 yang diperkirakan disahkan pada September 2025.
Ganjalan untuk pembayaran gagal bayar sendiri tentu akan bersinggungan dengan realisasi program janji politik Robinsar – Fajar yang akan di mulai dari tahun pertama dan membutuhkan banyak anggaran, sehingga besar potensinya gagal bayar atau utang tidak akan jadi prioritas pemerintah ke depan.
Salah satu pejabat eselon III yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, soal pihak ketiga yang pasti gagal bayar sendiri akan dipastikan usai organisasi perangkat daerah atau OPD mengeluarkan surat kepada inspektorat meminta rekomendasi jika pekerjaan atau proyek sudah selesai dikerjakan tapi belum dibayarkan atau masih terutang.
“Mekanismenya nanti dihitung OPD berapa banyak pihak ketiga dan uang yang harus dibayarkan. Baru nanti keluar surat dari Inspektorat,” jelasnya, Selasa 7 Januari 2025.
Namun, paparnya, tidak akan mungkin langsung bisa dibayarkan pada APBD reguler 2025.
Sebab, tidak ada mata anggaran untuk bayar hutang karena APBD sudah disahkan pada awal Desember 2025 yang kemarin.
“Bisa nanti masuk di APBD Perubahan 2025. Tapi kalau pejabatnya sudah baru (kepala dinas rotasi mutasi) itu pasti akan sulit dimasukan, karena pasti dianggap bukan kewajiban dan tanggung jawabnya. Anggaran (perubahan) dominan pasti digelontorkan untuk program dinas,” ucapnya.
Belum lagi, kata sumber berita ini mengatakan, Robinsar dan Fajar harus mengejar realisasi janji politik di tahun pertama menjabat.
Hal itu tentu saja akan membuat prioritas anggara masuk ke program janji politik dari pada membayarkan hutang.
“Pastinya akan dominan realisasi janji politik kan. Karena menganggap itu bukan masalah dirinya (Robinsar dan Fajar),” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Cilegon melalui rilis resmi buka suara terkait tanggungjawab yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga di tahun 2024.
Pihak pemerintah mengklaim, sudah memiliki formula dan cara teknis untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Kita berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban terhadap pihak ketiga yang mana tadi di hadiri oleh kepala OPD dan TAPD seluruhnya hadir, ini memperlihatkan bahwa Pemkot Cilegon penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, kita sudah mempunyai format, formula dan cara cara teknis untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin usai rapat evaluasi pendapatan dan realisasi belanja 2024.
Maman mengungkapkan, Pemkot Cilegon sudah mengupayakan efisiensi pelaksanaan dan penggunaan yang mendahulukan hal prioritas. Namun, masih kata Sekda, sampai dengan akhir Desember 2024 lalu, Pemkot Cilegon menghadapi kendala yang saat ini kita berkewajiban untuk menyelesaikannya.
“Diperjalanan, ada disamping pendapatan pajak yang unpredictable menjadi salah satu komponen pajak yang tidak bisa memenuhi apa yang kita harapkan di akhir tahun. Jadi ada kurang lebih kewajiban kita di angka Rp 100 Miliar yang harus kita selesaikan di tahun 2025 ini. InsyaAllah teman-teman OPD itu bisa menyelesaikan dan juga memenuhi kewajibannya kepada pihak ke-3. InsyaAllah semuanya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Lanjutnya, di tahun 2024 pendapatan Pemkot Cilegon mencapai lebih dari 80 persen dengan belanja mencapai 82,60 persen.
Pihaknya pun telah melakukan efisiensi, dimana belanja dititik beratkan pada prioritas yang merupakan kegiatan wajib diselesaikan seperti, konsen kepada pembangunan RSUD.
Untuk itu, Sekda menuturkan bahwa kejadian seperti ini menjadi pelajaran agar kedepan tidak terjadi lagi dan mengantisipasi strategi tahun 2025 sebagai gambarannya adalah evaluasi dari pelaksanaan APBD 2024.
“Positif target di 2025 akan tercapai, akan lebih baik dari 2024, saya kira teman-teman akan lebih real menganggarkan itu,” pungkasnya.***
