BANTENRAYA.COM – Seluruh Fraksi-fraksi di DPRD Pandeglang dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 mendorong untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Seperti disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan oleh Rifqi Rafsanjani dalam Rapat Paripurna DPRD Pandeglang yang mendorong agar RAPBD lebih kepada kebutuhan dasar.
Seperti Fraksi PKS dalam pandangan umum yang menjadi sorotan pada RAPBD 2025, yakni kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam program pembangunan.
Baca Juga: Sambut Hari Pahlawan, Kodim 0601 Pandeglang Gotong-Royong Bersihkan Taman Makam Pahlawan
Optimalisasi potensi PO Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kinerja sektor-sektor unggulan. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama yang mendorong pertumbuhan investasi.
Kemudahan berusaha dan kemudahan yang mendukung peningkatan investasi salah satunya kemudahan perizinan, dan Penguatan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dan UMKM
“Kami mendukung alokasi anggaran lebih besar untuk program pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat,” kata Rifqi Rafsanjani, Fraksi PKS, Jumat 1 November 2024.
Baca Juga: The Judge From Hell Episode 13 Sub Indo Full Movie: Bit Na Terluka Parah
Begitu juga Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan Fraksi PPP. Fraksi-fraksi merekomendasikan beberapa poin pada RAPBD tahun 2025.
“Selain mendorong untuk peningkatan target PAD dan anggaran agar betul-betul diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang dalam menyongsong Indonesia Maju dimasa yang akan datang,” kata Jahrona, Fraksi PPP.
“Pemantapan jalan di Kabupaten Pandeglang dan optimalisasi infrastruktur pariwisata menjadi prioritas tahun anggaran 2025 dengan tema peningkatan laju investasi dan potensi pendapatan daerah,” harapnya.
Baca Juga: EZnet by Telkomsel, Internet Rumah yang Murah Rp150 Ribu Per Bulan
BACAJUGA:
Sedangkan Fraksi PKB dalam pandangan umum yang disampaikan Mulyadi pada kesempatan itu mengatakan, ada lima prioritas dan plafon anggaran belanja daerah tersebut, tentunya memerlukan keberlangsungan fokus anggaran karena tidak akan cukup jika mengacu pada satu tahun anggaran.
“Oleh karena itu rasionalisasi kegiatan belanja sangat diperlukan untuk memenuhi target prioritas pembangunan dan efektivitas anggaran pada belanja daerah. Dan hanya 70 persen yang menjadi fokus pada pembangunan infrastruktur,” harapnya.
“Fraksi PKB juga meminta adanya alokasi untuk perluasan objek pajak melalui data sektor objek pajak retribusi yang dikelola dengan baik untuk peningkatan PAD yang bisa dikerjasamakan dengan swasta dalam pengelolaan retribusi pada wilayah baru yang belum terdaftar,” katanya. ***
