BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Serang secara berturut-turut kembali meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023.
Opini WTP dari BPK ini merupakan yang ke-13 kalinya diraih Pemkab Serang.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemkab Serang diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten Dede Sukarjo kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Nanang Supriatna.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten Dede Sukarjo mengatakan, pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusi. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukannya, maka BPK memberikan penilaian opini WTP atas LKPD Kabupaten Serang tahun 2023.
“Dengan demikian secara berturut-turut dalam 13 tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Serang mendapat opini WTP,” ujar Dede dalam sambutannya di Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Senin 6 Mei 2024.
Ia menjelaskan, berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK sampai dengan semester 2 tahun 2023, persentase TLRHP Pemerintah Kabupaten serang secara keseluruhan adalah sebesar 84,71 persen.
“Untuk itu kami terus mendorong agar Pemkab Serang terus mengakselerasi penyelesaian TLRP tersebut, sehingga permasalahan yang sama tidak terulang kembali pada pemeriksaan periode berikutnya,” katanya.
Sekda Pemkab Serang Nanang Supriatna mengatakan, opini dari BPK terhadap LKPD Pemkab Serang Tahun 2023 adalah WTP ke-13 kalinya merupakan capaian prestasi bagi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.
“Ini yang harus dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian beberapa catatan dari BPK akan segera ditindak lanjuti dengan rencana aksi sebelum 60 hari kedepan,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menilai, capaian perolehan opini WTP ke-13 secara berturut-turut merupakan sebuah prestasi bagi Pemkab Serang dan harus menjadi spirit bagi Pemkab Serang untuk terus bisa mempertahankannya.
Baca Juga: Persoalkan Izin Pertambangan Di Cilangkahan, Mahasiswa Demo Agar Kepala Satpol PP Lebak Cicopot
“Mempertahankan itu tidak mudah, maka perlu kolaborasi semua pihak terutama di TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) harus bersinergi antar lintas OPD, sehingga ketika pada pemeriksaan LKPD tahun berikut kualitas WTPnya terus meningkat,” tuturnya.(***)