BANTENRAYA.COM – Ribuan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa (Prades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lebak, mengancam akan berdemo di Kantor Bupati Lebak, Selasa 2 April 2024.
Hal itu dilakukan kades dan prades apabila, pemerintah tidak segera menindaklanjuti terkait honor selama 4 bulan yang belum dibayar.
Ketua Apdesi Lebak Usep Pahlaludin mengatakan, aksi bertujuan untuk menuntut honor kades dan perangkatnya, yang hingga saat ini memasuki empat bulan masih belum dibayarkan.
Baca Juga: Kereta Pemudik Diberhentikan di Stasiun Cilegon atau Tak Sampai Merak, Dishub Ngaku Belum Tahu
“Termasuk perangkat desa, diperkirakan masa sekitar 2.000 orang, namun sekarang kami berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak Pemkab Lebak,” kata dia kepada Bantenraya.com, Senin 1 April 2024.
Ia menuturkan, pihaknya telah menyerukan kepada seluruh kades dan perangkatnya yang tergabung di wadah organisasi APDESI Lebak untuk hadir bersama-sama dalam aksi tersebut.
“Desa sebagai ujung tombak dalam struktur pemerintahan NKRI tentunya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan dan pengakuan secara adil dan merata,” paparnya.
Baca Juga: Tergolong Tak Mampu, Pemkab Serang Sediakan Pengacara Gratis untuk 18 Warga
BACAJUGA:
Karena itu, kata Usep, pihaknya akan mendesak Pemkab Lebak dalam hal ini Pj Bupati Lebak untuk segera mencairkan honor tersebut, karena sudah 4 bulan masih belum dibayarkan juga.
“Kenapa dan ada apa ini,” tandas Kades Sangiangjaya, Kecamatan Cimarga ini.
Ketua Korp Prangkat Desa Kecamatan Malingping Dedi Firmansyah mengatakan, keterlambatan pencairan alokasi dana desa (ADD) berdampak pada gaji seluruh aparat desa.
Baca Juga: PNS Pemkab Serang Full Senyum, THR dan TPP PNS Dipastikan Cair Pekan Ini
Kondisi tersebut sudah lama dikeluhkan oleh kades dan perangkat desa namun tak ada solusi yang diberikan.
“Bukan hanya kepala desa yang tidak terima gaji selama 3 bulan, termasuk perangkatnya karena lambatnya cair ADD,” kata Dedi Firmansyah.
“Sudah banyak kepala desa dan perangkat Desa yang mengeluh. Permohonan pencairan ADD sudah dimasukkan sejak bulan Januari dan belum diproses,” ucapnya.
Baca Juga: Korupsi Dana Desa Rp402 Juta, Pjs Kades Pasanggrahan Dituntut 2,5 Tahun Penjara
“Kami minta Pemkab Lebak untuk segera mencairkan ADD-nya. Kasihan para kkades dan perangkatnya yang memerlukan biaya tapi belum cair juga,” ungkapnya.
Terpisah, Pejabat (Pj) Bupati Lebak, Iwan Kurniawan mengatakan, pada Senin (1/4) dirinya sudah melakukan audiensi dengan Apdesi Lebak teriak hal tersebut.
“Apdesi sudah audiensi dengan Pemda, keinginan mereka sudah disampaikan ke kami, dan sudah ditindaklanjuti oleh Pemda, hal tersebut dipahami oleh mereka (Apdesi-red) dan diketahui. Dengan demikian tidak perlu lagi aksi di lapangan atau demo,” jelasnya.
Baca Juga: Sudah Dapat THR? Simak Tiga Cara Investasi di Saham Syariah
Sebelum berita ini diterbitkan, Bantenraya.com berusaha kembali mengonfirmasi terkait Apdesi yang mengurungkan niat untuk berdemonstrasi. Namun, dalam keadaan aktif Ketua Apdesi Lebak tidak menjawab telepon.***
