SERANG, BANTEN RAYA – Jelang akhir tahun 2020, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perizinan di Kota Serang baru mencapai 80 persen atau setara Rp4 miliar. Alhasil, di sisa waktu Desember tahun ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Stau Pintu (DPMPTSP) Kota Serang harus menggeber agar target 100 persen bisa tercapai.
Hal ini diketahui pada acara konsultasi publik yang dihelat di Hotel Le Semar, Bhayangkara, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, Rabu (16/12/2020).
BACAJUGA:
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, jelang akhir tahun ini pihaknya melakukan evaluasi pada OPD perizinan bahwa nilai investasi pada tahun ini capai Rp3,1 triliun. Kemudian PAD yang diperoleh DPMPTSP sampai sekarang baru 80 persen, jadi tidak sesuai target.
“Tahun kemarin malah melebihi target mencapai Rp125 persen. Sekarang baru 80 persen. Oleh karena itu pada hari ini DPMPTSP mengadakan konsultasi publik untuk optimalisasi pelayanan, sehingga pelayanan ini kita optimalkan otomatis PAD juga akan meningkat,” kata Syafrudin, kepada awak media.
Ia menjelaskan, belum tercapainya target itu 100 persen, karena akibat pandemi Covid-19. Terhitung pada bulan Maret hingga Agustus pemasukan PAD perizinan turun drastis.
Jika setiap bulan dari sebelum bulan Maret itu setiap bulan itu minimal Rp500 juta untuk pemasukan Kota Serang. Kemudian di bulan Maret terjadi penurunan yang signifikan dari Rp500 juta, sampai 200 juta di Mei malah sampai 20 juta. Kemudian menggeliat kembali di bulan Agustus sampai November,” ucap dia.
Ia berharap di sisa waktu bulan Desember tahun ini, target 100 dari sektor perizinan tercapai.
“Yang 20 persen ini dikejar dari hari ini mungkin sampai akhir Desember 2020. Mudah-mudahan tercapai, kalau pun tidak kan kondisinya lagi pandemi Covid-19. Karena yang mestinya di pertengahan tahun ini sudah harus mencapai 80 persen, ini akhir tahun baru 80 persen,” terangnya.
Kepala DPMPTSP Kota Serang Achmad Mujimi mengaku, pihaknya sudah berupaya untuk meningkatkan PAD dari sektor perizinan bahkan pelayanannya sudah sistem digitalisasi profesi.
“Jadi kami tidak lagi tanda tangan kadis sekarang. Makanya semua diharapkan tahun 2021 sudah online. Ini hanya baru perizinan profesi saja yang sudah sistem profesi saja yang sudah sistem digitalisasi. Jadi tidak ada lagi susah perizinan atau susah pelayanan,” kata Mujimi.
Pihaknya pada tahun depan akan merehab kantor DPMPTSP dengan anggaran Rp4,5 miliar. Pasalnya pada saat ini pelayanan perizinan masih dilakukan di dua tempat yakni di kantor cabang dan kantor DPMPTSP.
“Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah tidak ada dua tempat lagi, insyaallah satu tempat. Sehingga lebih optimal pelayanannya,” tandasnya. (harir)
