BANTENRAYA.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Cilegon atau IMC melayangkan kritik keras saat prosesi pelantikan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Cilegon pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Ketua Umum IMC Ahmad Maki menilai proses rekrutmen pengurus DPD KNPI diduga cacat prosedur dan gagal memenuhi prinsip representasi pemuda-mahasiswa Cilegon.
BACAJUGA:
Kata Maki, ada dua syarat dasar pembentukan pengurus KNPI yang tidak dipenuhi, yakni rekomendasi resmi dari unsur pemuda-mahasiswa, serta hadirnya figur pemuda yang memiliki rekam jejak dan kapasitas yang jelas.
Sehingga ia menilai tidak layak untuk dilantik.
BACA JUGA:IMC Cilegon Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM Gerakan 30 September Hitam
“Sampai hari ini tidak jelas dari kelompok mana calon pengurus yang akan dilantik berasal. Tidak ada kejelasan dan tidak ada komunikasi publik,” kata Maki.
Menurut Maki, ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah komposisi yang disusun benar-benar mewakili pemuda dan mahasiswa Cilegon.
Maki menyebut, tidak ada penjelasan mengenai berapa besar porsi mahasiswa dalam struktur kepengurusan maupun mekanisme penyusunannya.
IMC juga menyoroti munculnya sejumlah persoalan yang dianggap memicu kegelisahan di kalangan pemuda, diantaranya polarisasi yang semakin tajam akibat rekrutmen tertutup, komposisi pengurus yang dinilai tidak sejalan dengan komitmen KNPI Satu, serta kondisi KNPI Cilegon yang hingga kini belum bersatu.
BACA JUGA:IMC Soroti Soal Kecelakaan Kerja di Industri, Buat Pekerja Mati dalam Tangki Kimia
“Proyek besar persatuan KNPI hanya omong kosong sehingga berubah menjadi kegagalan yang nyata,” tandasnya.
Maki juga menegaskan, situasi tersebut bertentangan dengan tujuan organisasi yang seharusnya menjadi rumah bersama pemuda.
Proses pembentukan pengurus dinilai tidak terbuka, menurutnya, justru berpotensi memunculkan konflik baru dan memperlebar jarak antarorganisasi kepemudaan.
IMC menyampaikan lima tuntutan kepada pihak terkait, diantaranya penundaan pelantikan pengurus KNPI Cilegon, audit ulang komposisi pengurus dengan melibatkan seluruh unsur pemuda, serta penghentian manuver politik yang menghambat komitmen penyatuan organisasi.
IMC juga meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk tidak mengeluarkan hibah sebelum persoalan dualisme KNPI tuntas.
“Mahasiswa bukan pelengkap dan bukan penonton. Jika KNPI ingin berbicara tentang persatuan, mulai dulu dengan mempersatukan pemudanya secara adil dan berintegritas,” tegasnya.***
