BANTENRAYA.COM – Camat Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Rafei meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera membangunkan hunian tetap atau huntap untuk para korban bencana longsor 2020.
Rafei menyebut, ada sekitar 221 kepala keluarga yang saat ini masih menghuni hunian sementara (huntara).
Bukan tanpa alasan, permintaan itu disampaikan karena huntara yang saat ini ditempati warganya sudah semakin memprihatinkan termakan usia.
Baca Juga: Ratu Zakiyah-Najib Hamas Resmi Dilantik, Andra Soni Minta Segera Lakukan Penyesuaian Program
Terlebih Pemprov Banten juga saat ini telah berkomitmen akan mengambil alih proses pembangunan huntara setelah lima tahun warganya digantung oleh harapan palsu dari pemerintah pusat karena proses pembangunan tak kunjung dikerjakan.
“Warga hanya ingin (dibangunkan) rumah, sebanyak 221. Apalagi telah disampaikan ini akan diambil alih oleh provinsi. Kami tentu senang, tapi tentu harus ada percepatan lagi mungkin. 2025 ini kami ingin harus ada progres, minimal pemerataan tanah,” kata Rafei, Selasa, 27 Mei 2025
Di lokasi huntara, warga sendiri rupanya mengaku tak pernah berhenti menunggu.
Baca Juga: Jelang Idul Adha, Disperindag Cilegon Pastikan Komoditas Pangan di Pasar Kranggot Cilegon Aman
Sejumlah warga juga bahkan menceritakan kesulitannya selama lima tahun di huntara.
Salah seorang warga, Arnita menuturkan dirinya harus menempuh perjalanan berkilo-kilo meter dengan kondisi jalan yang rusak ketika sakit.
“Kalau sakit terus mau ke puskesmas ya mau gak mau ngojek, jauh. Sekali jalan pasti harus ada ongkos, sekitar Rp30 ribu. Yang lain juga sama, apalagi yang punya anak kecil,” terang dia.
Baca Juga: Siapa Johnny Jansen? Cek Profil Pelatih Baru Bali United Musim untuk 2025-2026
Dia menyebut alasan dirinya dan warga lain memilih lokasi tersebut untuk mendirikan huntara setelah tertimpa bencana longsor 2020 silam lantaran lokasi tersebut tak terlalu jauh dari kampungnya dulu yang kini sudah rata dengan tanah.
“Sudah banyak sekali yang berubah. Sudah ada yang meninggal, yang bujang sudah punya anak-istri, pemimpin juga sudah gonta-ganti, tapi gini-gini saja. Kampung lama kita bahkan sekarang sudah seperti belantara,” paparnya.
Sebelumnya, Pemprov Banten melalui Kepala Bidang Perlindungan Sosial pada Dinsos Provinsi Banten, Zainal Abidin menyampaikan bahwa perkiraan anggaran untuk pembangunan huntap mencapai Rp64,9 miliar.
Pengerjaan itu rencana akan diawali dengan pengerasan jalan yang akan dilakukan tahun ini.
“Kita minta ketegasan sebelumnya melalui FGD yang digelar bersama BNPB dan Kementerian PU, karena sebelumnya ini kewenangan mereka. Mereka ngasih penjelasan yang lain-lain, ya kita tidak butuh. Kalau memang tidak bisa yang serahkan saja ke provinsi,” kata Zainal Abidin saat ditemui di Huntara Cigobang kemarin.***