BANTENRAYA.COM – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pandeglang meluncurkan pemetaan kerawanan Pilkada 2024.
Pemetaan dilakukan menindak lanjuti edaran dari Bawaslu RI, Kabupaten Pandeglang termasuk dalam 10 besar daerah di tingkat nasional yang memiliki potensi kerawanan pelanggaran Pilkada tertinggi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi mengatakan, launching pemetaan kerawanan Pilkada dilaksanakan sebagai upaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses Pilkada berlangsung.
“Indeks kerawanan Pilkada itu berkaca pada peristiwa Pemilu tahun-tahun sebelumnya, sehingga menjadi catatan kami,” kata Febri, launching pemetaan kerawanan Pilkada 2024 di Aula Horison Altama Pandeglang, Rabu 18 September 2024.
Febri menjelaskan, ada beberapa indikator yang bakal menjadi perhatian Bawaslu di Pilkada 2024., termasuk netralitas ASN.
“Kami sudah memetakan di Pandeglang untuk kerawanan Pilkada ada tiga tahapan, yakni pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Yang menjadi catatan kami juga soal netralitas ASN,” jelasnya.
Febri mengingatkan, para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang untuk tidak melakukan kampanye hitam atau black campaign.
“Kami berharap bagaimana nanti tahapan kampanye tidak ada black campaign, maupun politik sara. Kita harus menjaga betul bagaimana Pilkada berjalan terbuka, berjalan secara baik, berlangsung umum, bebas, rahasia, dan adil,” harapnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Didin Tahajudin mengatakan, IKP 2024 di Kabupaten Pandeglang yang dirilis Bawaslu RI, dibagi dalam beberapa tahapan, diantaranya tingkat kerawanan tertinggi terutama pada tahapan kampanye pencalonan dan proses pemungutan suara.
Baca Juga: Penunjukan Ketua DPRD Kabupaten Lebak Tuai Pro Kontra, Massa Datangi Kantor DPC PDI Perjuangan
“Secara umum, Pandeglang masuk dalam 10 besar kabupaten yang rawan pada tahapan Pilkada ini, baik saat kampanye maupun pungut hitung,” terangnya.
BACAJUGA:
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pemerintah daerah siap membantu Bawaslu dalam pengawasan Pilkada. Termasuk memastikan semua ASN netral di Pilkada.
“Pilkada merupakan hajat kita bersama.Sesuai arahan Kemendagri kami siap membantu pelaksanaan Pilkada. Kerawanan harus dimitigasi betul. Semua harus berperan aktif agar Pilkada berjalan sukses, lancar, dan adil. Netralitas ASN menjadi tolak ukur kami. Apa yang disampaikan kepada aparatur kami yang melanggar akan mendapat hukuman sanksi, ringan, sedang dan berat,” tegasnya.***
