BACAJUGA:
SERANG, BANTEN RAYA- Beredar sebuah video yang yang berisi tudingan kepada Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada yang telah menyebarkan berita hoaks terkait adanya pondok pesantren (ponpes) fiktif di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.
Pantauan bantenraya.com, video berdurasi 1 menit 25 detik tersebar di media sosial seperti Facebook dan TikTok. Di video itu menunjukan sejumlah pria mengenakan pakaian gamis mengucapkan kata-kata secara bersamaan. Pernyataan itu dipimpin seorang yang berbicara lantang dan langsung diikuti yang lainnya.
Dalam video itu mereka menyatakan sebagai pimpinan ponpes di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.
“Kami pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Pabuaran, Serang dengan ini menyatakan data yang dikatakan fiktif atau bodong oleh Uday Suhada, Direktur ALIPP adalah berita hoaks atau bohong. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bapak Wahidin Halim yang telah merealisasikan program bantuan dana hibah kepada pondok pesantren yang kami kelola,” ujarnya.
Selanjutnya dalam video itu juga mereka berharapan, dana bantuan yang diterimanya dari Pemprov Banten dapat bermanfaat untuk kesejahteraan ponpes mereka.
“Kami doakan kepada Bapak Gubernur semoga dalam lindungan Allah SWT,” katanya.
Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten Fadlullah membenarkan, video itu dibuat oleh para pimpinan ponpes di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.
“Iya. Itu lebih baik daripada turun ke jalan. Untuk menjaga stabilitas dan kehidupan masyarakat pesantren yang kondusif, kejaksaan diharapkan bekerja capat dan cermat. Limpahkan kasus ini segera ke pengadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Uday Suhada menegaskan, terkait kasus hibah ponpes ALIPP melakukan investigasi di berbagai wilayah, termasuk kecamatan Pabuaran Kab Serang. Diantaranya ditemukan ponpes fiktif dengan namanya ada namun wujudnya tidak ada.
“Atas dasar itu (selain adanya pemotongan oleh oknum yang terlibat) ALIPP melaporkan persoalan dugaan korupsi dana hibah ponpes ini ke Kejati Banten pada 14 April 2021,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kemudian dalam siaran persnya, Kajati Banten Asep Nana Mulyana memberikan pernyataan bahwa motif dalam perkara itu adalah adanya pemotongan dan lembaga fiktif. Pada 21 Mei 2021, Kejati Banten menetapkan IS dan TS sebagai tersangka diantaranya karena adanya penerima fiktif.
“Ditambah lagi teman-teman Radar Grup melakukan pengecekan ulang atas temuan ALIPP. Hasilnya sama, 46 lembaga di Kecamatan Pabuaran dan Padarincang Kabupaten Serang itu adalah fiktif,” tegasnya.
BACA JUGA: Kejati Diminta Percepat Proses Hukum Kasus Hibah Ponpes
Oleh karena itu, Uday merasa merasa prihatin dengan pembuatan dan peredaran video tersebut. Sesungguhnya apa yang dilakukannya adalah untuk membela hak-hak para pimpinan ponpes dan santri mereka agar ke depan diterima utuh, tak ada yang fiktif. Akan tetapi nampaknya ada upaya dari sejumlah oknum untuk memutar balikkan fakta, seolah-olah membuat hoaks.
BACA JUGA: Mengurai Hoax Terhadap FSPP dan Dana Hibah Pesantren
“Seolah-olah saya ingin memenjarakan para pimpinan ponpes penerima hibah. Ini sesat dan menyesatkan. Justru saya ingin membela mereka. Karenanya, saya ingin mengajak semua pihak, mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejati Banten. Biarlah APH (aparat penegak hukum) yang memastikan kebenarannya,” tuturnya. (dewa)
