BANTENRAYA.COM – Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Serang menggelar audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Serang.
Mereka menutut Pemkab Serang memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang selama ini belum pernah mereka terima.
Salah satu PPPK Yudha Gautama mengaku PPPK belum menerima TPP sejak empat tahun terakhir karena anggarannya belum dialokasikan.
Baca Juga: Dewan Kota Cilegon Soroti Soal Pendapatan Transfer Lebih Besar dari PAD
“Tuntutan kita awalnya untuk tahun 2005 ini meminta pengganti TPP itu kita diberikan insentif,” ujarnya di gedung DPRD kabupaten Serang, pada Selasa, 21 Januari 2025.
Penuluh pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang ini menyarankan, TPP untuk PPPK bisa dialokasikan di belanja barang dan jasa supaya tidak mengganggu belanja pegawai tahun 2025.
“Kemungkinan untuk TPP baru bisa terealisasi di tahun 2026. Karena memang itu harus ada SK (surat keputusan) bupatinya,” katanya.
Baca Juga: TKIT Nur El Qolam Kunjungi DPK Banten, Berkenalan dengan Dunia Literasi
Yudha menuturkan, pihaknya mendorong Pemkab Serang untuk menganggarkan TPP sebesar Rp1.050.000 per bulan untuk setiap PPPK.
“Jumlah PPPK di Kabupaten Serang ada 2.195 orang, terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk TPP kita sudah hitung dari 2.195 itu sekitar Rp38 miliar per tahunnya,” paparnya.
Ia menilai, walaupun saat ini pendapatan daerah sedang devisit namun Pemkab Serang bisa mengalokasikan TPP untuk PPPK. “PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Serang kan bertambah Rp241 miliar,” katanya.
Baca Juga: Timnas Indonesia Punya Emblem Baru, Ada Simbol Kebangkitan di Dalamnya
Wakil ketua DPRD Kabupaten Serang Abdul Gofur mengatakan, pihaknya akan mendorong Pemkab Serang untuk melakukan efisiensi dalam menggunakan anggaran sehingga permintaan terkait TPP PPPK bisa terpenuhi.
“Dari beberapa fraksi minta untuk mengefisiensi APBD 2025 ini, semoga di anggaran perubahan terkait TPP ini terealisasi. Tapi kesimpulan dari teman-teman OPD harus disesuaikan dengan kemampuan daerah,” katanya.
Ia menyarankan agar OPD tidak membuang-buang anggaran dengan menggelar rapat di tempat-tempat yang mewah seperti di hotel.
Baca Juga: Tuna Wisma Asal Pandeglang Ditemukan Tewas Didepan Warung Nasi di Kota Serang
“Jadi kegiatannya yang bermanfaat saja. Beberapa teman-teman komisi I menyatakan banyak OPD yang melakukan pelatihan di tempat mewah, tapi setiap ada kaya gini (tuntutan-red) dalihnya defisit-defisit saja, ujarnya.***
