BANTENRAYA.COM – Pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Data pendapatan dan belanja Pemprov Banten tahun 2025 per 31 Mei 2025 menunjukkan, ada penurunan di kedua item tersebut.
Pendapatan turun 6,76 persen, sedangkan belanja turun 4,86 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Banten Raya, untuk pendapatan daerah Pemprov Banten sampai dengan 31 Mei 2025 yaitu pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp8,31 triliun namun realisasinya hanya Rp2,64 triliun atau 31,80 triliun.
Untuk pendapatan transfer ditargetkan mencapai Rp3,44 triliun sementara realisasi 1,15 triliun atau sekitar 33.53 persen. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan mencapai Rp6,34 miliar, sementara realisasi Rp0.
Adapun untuk belanja daerah Pemprov Banten sampai dengan 31 Mei 2025, belanja operasi ditargetkan mencapai Rp7,28 triliun namun realisasinya hanya Rp1,91 triliun atau 26,28 persen. Untuk belanja modal, ditargetkan mencapai Rp1,12 triliun namun realisasinya hanya Rp62,42 miliar atau 5,57 persen.
Baca Juga: SPMB 2105 Dinilai Mundur Karena Pengumuman Hasil Seleksi SPMB Tertutup
Sementara belanja tak terduga atau BTT ditargetkan mencapai Rp1,10 triliun namun realisasi Rp0. Terakhir, belanja transfer ditargetkan mencapai Rp2,26 triliun sementara realisasinya Rp1,24 triliun atau 55,02 persen.
Untuk pendapatan daerah, pendapatan paling tinggi masih didominasi oleh pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak daerah yang mencapai Rp2,3 triliun dari target Rp6,2 triliun atau sekitar 36,94 persen.
Meski demikian, capaian ini masih turun bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada 2024 yang mencapai 38,72 persen. Tercatat, terjadi penurunan terbesar disumbang oleh pendapatan transfer sebesar 7,09 persen diikuti pendapatan asli daerah sebesar 6,72 persen.
Sehingga, apabila dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama capaian realisasi pendapatan sampai dengan Mei 2025 adalah sebesar 32,28 persen atau turun 6,76 persen.
Untuk belanja daerah, belanja paling tinggi berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp853 miliar dari target Rp4,0 triliun atau 21,06 persen. Tercatat, terjadi penurunan terbesar disumbang dari belanja modal sebesar 6,05 persen selanjutnya belanja operasi sebesar 2,19 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian belanja sampai dengan Mei 2025 sebesar 27,37 persen atau turun 3,72 persen.
Baca Juga: DPK Cilegon Minta Sekolah Gunakan Sistem Digital Untuk Jaga Arsip Ijazah
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengungkapkan, turunnya pendapatan dan belanja tahun 2025 sampai dengan Mei 2025 disebabkan oleh belanja tak terduga yang sebelumnya dianggarkan cukup besar. Namun pada realisasinya malah nol persen.
“Salah satunya BTT kita anggarkan besar (tapi) realisasi 0 persen,” kata Rina.
Selain itu, belanja modal pada pengadaan peralatan dan mesin serta belanja modal jalan irigasi dan jaringan juga hingga kini belum dapat direalisasikan karena menunggu proses pengadaan barang dan jasa. Padahal, belanja-belanja ini akan sangat besar pengaruhnya pada realisasi bila sudah dilaksanakan.
BACAJUGA:
Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mendorong Pemprov Banten untuk merealisasikan program kerja yang tercantum dalam APBD 2025. Sebagai bentuk layanan publik, DPRD mendorong supaya program pemerintah yang terkait dengan layanan publik segera dilaksanakan,” ujar Budi.
Menurut Budi, dengan adanya realisasi program pembangunan maka akan juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto tengah gencar mendorong pergerakan ekonomi agar bisa tumbuh hingga 8 persen.
Baca Juga: Lowongan Kerja PT Indofood CBP Sukses Makmur Posisi Operator Produksi, Intip Persyaratannya
“Karena pelaksanaan pembangunan akan mendorong pergerakan ekonomi yang saat ini sedang mengalami pelambatan,” ucapnya.
Dia menyebut, masyarakat Banten juga sudah sangat menanti-nantikan akan realisasi pembangunan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Khususnya perihal pembangunan infrastruktur, sumber daya masyarakat (SDM) dan ekonomi.
Apalagi, Banten kini tengah dihadapi oleh tingginya tingkat pengangguran.
“Masyarakat sedang menunggu intervensi pemerintah dalam bentuk belanja negara untuk meningkatkan belanja dan menciptakan lapangan kerja, ” ungkapnya.
“Hal ini sangat di tunggu tunggu masyarakat,” sambungnya.
Perihal efisiensi anggaran, politisi PKS ini meminta kepada Pemprov Banten untuk tidak menjadikannya alasan. Budi berharap Pemprov Banten bisa merealisasikan program kerja, khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat. ***
