SERANG, BANTEN RAYA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten tak keberatan dengan kebijakan Gubernur Banten untuk menutup seluruh objek wisata selama musim libur Natal dan tahun baru (nataru) 2021 di Banten. Hal tersebut dinilai menjadi kewenangan pemerintah walau dipastikan akan berdampak pada iklim usahanya.
Ketua Harian PHRI Provinsi Banten Ashok Kumar mengatakan, pada dasarnya kebijakan penutupan objek wisata tentu akan berpengaruh terhadap kunjungan hotel dan restoran. Akan tetapi, pihaknya secara umum tidak memermasalahkan jika kebijakan tersebut diterapkan pemerintah.
“Pasti (berdampak), itu enggak bisa dipungkiri dampaknya. Kalau objek wisata terserah pemerintah, itu punya (kewenangan) pemerintah,” ujarnya saat dihubungi via sambungan seluler, Jumat (18/12/2020).
Ia menuturkan, walau merasa tak keberatan namun pihaknya juga hingga saat ini belum melihat surat yang diterbitkan pemerintah terkait hal itu. Menurutnya, instruksi tertulis diperlukan untuk memberikan sebuah kepastian.
“Yang dilakukan itu mungkin bahasanya adalah untuk mengurangi pelaksanaan (perayaan-red) malam tahun baru. Jadi semua melakukan social distance dan tidak melakukan kerumuman, itu yang saya dengar. Tetapi saya belum lihat kalau ada surat menyatakan menutup itu,” katanya.
Terkait penutupan objek wisata Ashok enggan berkomentar lebih jauh lantaran hal itu bukan menjadi ranahnya. Berkenaan dengan wisata pesisir pantai terdapat organisasi atau asosiasi tersendiri.
“Kalau objek wisata ya terserah, itu wewenang pemerintah untuk melakukan. Nanti kan mungkin itu ada asosiasi beda juga, kalau kami tidak boleh memberikan gambaran,” ungkapnya.
BACAJUGA:
Ia menegaskan, adapun yang tidak bisa dilakukan pemerintah adalah jika meminta hotel untuk ikut ditutup. “Kalau hotel tidak ada kewenangan untuk ditutup. Kalau hotel dimana ranahnya? Mau diganti ruginya? Harus ada kompensasi dong,” tuturnya.
Dijelaskannya, berbeda dengan objek wisata terbuka, hotel memiliki kapasitas tamu yang bisa mengaksesnya. Dengan demikian pihaknya bisa melakukan pemantauan dan antisipasi. Untuk okupansi hotel sendiri untuk nataru telah mencapai 60 persen.
“Kalau hotel enggak mungkin ditutup, mengikuti protokol covid dan bertanggung jawab di hotel masing-masing. Pantai terbuka bisa sampai ribuan bisa masuk. Kalau hotel terbatas, kalau hotel itu masih bisa terkendali,” ujarnya.
PHRI juga selalu memeringatkan kepada para anggota untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Jika tidak, maka pihaknya tidak akan melakukan pembelaan terhadapnya. “Kami juga selalu menekankan ke semua. Kita semua juga hati-hati,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim bakal menutup seluruh objek wisata di Banten saat musim libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi peningkatan risiko penyebaran Covid-19.
Dikatakan mantan anggota DPR RI tersebut, pandemi Covid-19 selalu menjadi fokusnya. Pihanya selalu menekankan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dengan tidak berkerumun. Sementara menjelang nataru, ia memutuskan untuk menutup seluruh objek wisata yang ada di Banten.
“Tutup, tutup, ya (untuk semua objek wisata). Bupati/walikota enggak berani nutup ya dipanggil. Tanggung jawab,” ujar pria yang akrab disapa WH itu saat dihubugi wartawan, Kamis (17/12/2020). (dewa)
