BANTENRAYA.COM – Rangkaian pelaksanaan Pilkades di wilayah hukum Polda Banten akan berlangsung di Kabupaten Pandeglang pada hari Minggu 17 Oktober 2021 yaitu tahap pemungutan suara.
Menyikapi Hal tersebut Polda Banten siap amankan pelaksanaan Pilkades Kabupaten Pandeglang.
BACAJUGA:
Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto melalui Kabid Humas Polda Banten Akbp Shinto Silitonga mengatakan Pada pelaksanaan Pilkades di wilayah hukum Polres Pandeglang, Polda Banten BKO 1.150 Personel untuk mengamankan Pilkades.
Baca Juga: Safari hingga Ziarah Kubur, Iman Ariyadi Minta Kader Golkar Cilegon Dekat dengan Kiai
“Untuk pelaksanaan Pilkades di wilayah hukum Polres Pandeglang dengan jumlah desa yang akan melaksanakan sebanyak 206 desa dari 32 Kecamatan dan terdiri dari 1.263 TPS,” Kata Shinto Silitonga.
Shinto Silitonga menjelaskan tahapan Pilkades di Kabupaten Pandeglang 11 sampai 13 Oktober 2021 tahap kampanye, lalu 14 sampai 16 Oktober 2021 tahap masa tenang, untuk tanggal 17 Oktober 2021 tahap pemungutan dan perhitungan suara, lalu 18 Oktober penetapan calon terpilih oleh panitia Pilkades kepada BPD, selanjutnya 19 sampai 21 Oktober 2021 penetapan hasil perolehan oleh BPD dan Camat, dan pada tanggal 22 sampai 10 Oktober 2021 penetapan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan kades terpilih.
Dalam kesempatan tersebut Shinto menjelaskan bahwa Polda Banten melibatkan 1.150 Personel untuk di BKO kan, dan di bantu oleh satuan TNI serta linmas sebanyak 2.947 Personel.
Baca Juga: Lolos Pemeriksaan X Ray di Medan, Kurir Narkoba Malah Kena Ciduk di Bandara Soekarno Hatta
“Total personel pengamanan Pilkades tersebut adalah sebanyak 4.097 personel yang tersebar di 1.263 TPS yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk mewujudkan Pilkades yang aman, sehat dan kondusif,” Ujar Shinto Silitonga.
Shinto Silitonga menyampaikan bahwa personel juga akan fokus pada upaya mengantisipasi agar Pilkades tidak menjadi cluster baru Covid-19 dengan cara mendorong serbuan vaksinasi di daerah pemilihan.
“Kordinasikan dengan panitia pelaksana Pilkades untuk menyediakan fasilitas penunjang protokol kesehatan dan serbuan vaksinasi kepada pemilih, agar tidak tercipta cluster baru penyebaran Covid-19 dalam Pilkades ini.” Ujar Shinto Silitonga.
Terkahir Shinto Silitonga menjelaskan sesuai dengan perintah Kapolda Banten, segala bentuk gangguan keamanan dalam pelaksanaan Pilkades akan dilakukan penegakan hukum yang tegas. ***
