BANTENRAYA.COM – Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj menyampaikan gagasannya dalam pokok pikiran DPRD dalam forum konsultasi publik RKPD, Kamis 12 Januari 2023.
Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj sedikitnya menyampaikan 4 pokok pikiran pokok berdasarkan rapat dengar pendapat serta reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Cilegon.
Empat pokok pikiran DPRD Kota Cilegon tersebut, yakni infrastruktur pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, maksimalisasi pendapatan daerah.
Baca Juga: Berikut Arti Nama Rian Mahendra, Sosok yang Dipecat dari PO Haryanto
Khusus untuk kesejahteraan, bantuan pembangunan rumah tidak layak huni atau Rutilahu yang baru Rp17 juta saja diminta ditingkatkan menjadi Rp30 juta per rumah pada 2024.
Menurut, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj hal tersebut sangat mungkin dilakukan mengingat kesanggupan anggaran.
Isro menyampaikan, salah satu in out dalam RKPD yakni pokok pikiran dewan.
BACAJUGA:
“Ini saya sampaikan pokok pikiran yang mengacu dari hasil reses, rapat dengar pendapat dan beberapa juga lainnya,” katanya.
Mengenai infrastuktur, kata Isro Miraj karena masuk pelayanan dasar untuk masyarakat.
“Perlu dirasakan, sehingga infrastruktur mulai dibenahi, jalan lingkungan, Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Lingkar Utara,” ucapnya.
Selanjutnya, papar Isro, soal kesejahteraan masyarakat harus diringkatkan dengan berbagai progran yang disipakan. Salah satunya itu, soal rutilahu hang harus ditingkatkan.
“RTS rutilahu pada 2024, mulai Rp17 juta jika tidak melanggar, maka ditingkatkan menjadi Rp30 juta dan pemerintah sangat mampu,” paparnya.
“Sekarang tanggung, kalau Rp30 juta itu sudah sangat layak,” lanjutnya.
Baca Juga: Kisah Hidup dan Alasan Jhon LBF Masuk Islam jadi Mualaf hingga Menjadi Pengusaha Kaya Raya
Ketiga, jelas Isro, tata kelola pemerintahan harus terus dibenahi, dimana ASN harus ditempatkan di tempat yang sesuai kompetensinya
“Jadi jika sesuai maka program akan berjalan efektif dan efisien. Tentunya penemparan pegawai harus sesuai kompetensinya,” jelasnya.
Terakhir, terang Isro, berjalannya semua program tentu atas dukungan anggaran, sehingga potensi pendapatan harus lebih dimaksimalkan.
“Pendapatan dari izin pendirian bangunan atau sekarang PBG, dan juga retribusi tenaga kerja asing harus dimaksimalkan untuk menambah potensi pendapatan,” jelasnya.
“Minimal masing masing dari PBG dan retribusi tenaga kerja asing dapat Rp5 miliar di akhir 2023 nanti,” pungkasnya. *
