BANTENRAYA.COM – Rencana pembangunan daerah (RPD), sebagai pengganti RPJMD masa transisi 2023-2026 dinilai luput dari perhatian publik. Padahal, ini merupakan isu strategis yang sangat penting.
Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) yang usianya belum genap setahun menangkap persoalan rencana pembangunan daerag sebagai bagian dari perhatian.
Dipimpin Koordinator Presidium KMSB, Uday Suhada, mengungkapkan, KMSB menyampaikan hasil kajian soal rencana pembangunan daerah secara langsung ke Bappeda Provinsi Banten Mahdani, Kamis, 10 Maret 2022.
Baca Juga: Dikira Korban Begal, Pelajar SMA Ini Ternyata Ikut Tawuran
“Kami memandang bahwa RPD di masa transisi 2023 hingga 2026, hingga ada Gubernur definitif nanti merupakan aspek pokok dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.
“Karenanya secara marathon kami di koalisi melakukan kajian dan policy brief (hasil kajian mendalam) soal RPD ini selesai,” katanya.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa kami sampaikan kepada Pak Kepala Bappeda. Mudah-mudahan memberi kontribusi positif untuk rakyat Banten,” kata Uday.
BacaJuga
Baca Juga: Rusia Bantah bahwa Telah Lakukan Genosida Terhadap Rumah Sakit Anak Ukraina
Ditanya soal bidang yang menjadi fokus perhatian KMSB, Uday menyebutkan ada beberapa hal.
“KMSB memperkuat perhatian pada kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, perlindungan terhadap kelompok disabilitas, masalah pelayanan kesehatan dan pembangunan desa,” terang Uday.
Dalam hal ini Uday mencontohkan perlu segera dibuat rumah singgah di sekitar RSUD Banten dan Malingping agar keluarga pasien yang tempat tinggalnya jauh tidak kebingungan harus menginap di mana.
Baca Juga: Perkosa Siswi SMP, 2 Pelajar SMA Asal Kabupaten Serang Divonis 18 Bulan Penjara
“Banyak saudara-saudara kita yang dari pelosok kebingungan saat harus nginap menemani pasien. Alhamdulillah tiga hari yang lalu Pak Ketua DPRD dan Pak Sekda merespons positif ide itu,” beber Uday.
Dalam pertemuan itu, lima delegasi KMSB disambut langsung oleh Kepala Bappeda Banten, Mahdani, Sekban dan tiga orang kabid.
Dalam kesempatan itu Mahdani menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran yang diberikan KMSB.
Baca Juga: OP Minyak Goreng di Terminal Aweh dan Plaza Lebak Diserbu Warga
“Kami tentu sangat berterima kasih kepada Koalisi Masyarakat Sipil yang secara serius melakukan kajian atas draft RPD sebagai landasan arah pembangunan Banten ke depan,” ungkapnya.
“Meskipun saat ini RPD itu sudah final, sesuai dengan Instruksi Pak Mendagri, bagi daerah yang tahun ini diisi oleh Penjabat. Tapi masukan ini akan kita masukkan ke rancangan RKPD bulan depan,” tuturnya.
Seperti diketahui bahwa dalam waktu dua tahun ke depan kepemimpinan di Provinsi Banten akan dipegang oleh seorang Penjabat yang ditunjuk Presiden melalui Kemendagri, yakni sejak tanggal 12 Mei 2022 mendatang. ***
