BANTENRAYA.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menggelar aksi di depan Patung Kuda, DKI Jakarta, Kamis 30 Januari 2025.
BACAJUGA:
Aksi dari BEM Banten Bersatu itu sebagai bentuk protes terhadap 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih.
BEM Banten Bersatu menilai, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, kinerja Kabinet Merah Putih Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka penuh dengan kontroversi.
Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kabinet Merah Putih tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat, bahkan semakin menambah beban masyarakat, khususnya di Banten.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyoroti berbagai permasalahan fundamental yang muncul selama 100 hari pertama pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih jauh dari kata efektif, permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), hingga adanya eksploitasi lingkungan di Indonesia.
Baca Juga: BPOM Tak Hadir, Sidang Praperadilan Penetapan Tersangka Anak Bos Apotek Gama Ditunda
Salah satu isu utama yang disoroti adalah proyek Pembangunan PIK 2 dan galian C di Banten, yang dianggap merugikan rakyat serta menyebabkan dampak lingkungan yang masif.
7 Tuntutan BEM Banten Bersatu
1. Cabut Status PSN dan Hentikan Pembangunan PIK 2.
2. Hentikan Galian C di Provinsi Banten.
3. Sahkan RUU Perampasan Aset dan Masyarakat Adat.
4. Penegasan Peran Kementerian Kesehatan dalam Program Kesehatan.
5. Reshuffle Para Menteri yang Tidak Kompeten – Mendesak perombakan kementerian yang dinilai gagal, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa.
Baca Juga: Jengah dengan Situasi, Ratusan Guru Honorer R2-R3 Desak Pemprov Banten Selesaikan Formasi PPPK
6. Wujudkan Reforma Agraria Sejati.
7. Usut Tuntas Mafia Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Banten.
Koordinator BEM Banten Bersatu Bagas Yulianto menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus berlangsung.
“100 hari pemerintahan ini seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat semakin menjerit akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat,” katanya.
Baca Juga: Warga Desak Pemkab Lebak Copot Oknum ASN Inspektorat yang Diduga Minta Uang ke Pengelola Galian C
Ia menambahkan bahwa akan terus mengawal dan menekan pemerintah agar segera mengambil langkah yang konkret.
“Kami akan terus mengawal dan menekan pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal BEM Banten Bersatu, Geri Wijaya menambahkan, gerakan ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan langkah nyata mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto menambahkan bahwa tidak akan tinggal diam sampai tuntutan diindahkan.
“Kami tidak akan berhenti sampai tuntutan kami diindahkan. Jika pemerintah tetap abai, maka gelombang perlawanan dari mahasiswa akan semakin besar,” ungkapnya.
“Pemerintah harus sadar bahwa mahasiswa adalah suara rakyat, dan kami akan terus berjuang demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat banten,” ungkapnya.
Baca Juga: Tak Ada Penyambutan Istimewa untuk Robinsar-Fajar, Pemkot Cilegon Cuma Siapkan 3 Agenda Sederhana
Dengan adanya aksi ini, BEM Banten Bersatu berharap pemerintah segera merespons tuntutan yang disampaikan.
Dan apabila dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, mahasiswa siap untuk melakukan aksi lanjutan dalam skala yang lebih besar. (Febby Prayoga) ***
