BANTENRAYA.COM – DPRD Banten menilai sikap Pemprov Banten melalui tidak jelas terkait dengan pengelolaan Banten International Stadium atau BIS.
Pasalnya, setelah diresmikan pada Senin, 9 Mei 2022 lalu hingga saat ini BIS yang merupakan stadion berkelas internasional itu belum sama sekali digunakan.
Rencana BIS akan dikelola swasta juga belum terlaksana. Sementara setiap tahun, DPRD Provinsi Banten selalu menganggarkan pembayaran utang dan perawatan.
Baca Juga: Mobil Dinas Pejabat Eselon IV Bakal Dilelang, Terpaksa untuk Tutup Kekurangan Pendapatan Daerah?
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Muhammad Nizar mengatakan, pembangunan BIS menelan anggaran mendekati Rp1 triliun.
Akibatnya, setiap tahun DPRD Provinsi Banten harus menganggarkan pembayaran utangnya ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hingga 2028 yang akan datang.
Selain itu, setiap tahun DPRD Provinsi Banten juga mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp2 miliar per tahun untuk perawatan stadion.
Baca Juga: Hendak Transaksi Narkoba, Sopir Travel di Kota Serang Malah ‘COD’ dengan Polisi
“Sampai dengan hari ini kami menganggarkan Rp2 miliar per tahun untuk perawatan stadion itu,” ujar Nizar.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sampai dengan hari ini masih belum jelas stadion itu akan diapakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
Tidak ada pembangunan sarana prasarana lain di sekitar stadion hingga saat ini. Pembangunan atau pelebaran jalan menuju stadion juga belum dilakukan, meski hal itu sangat penting.
Baca Juga: Investasi Cilegon Tembus Rp 29 Triliun, Perusahaan Ternama Ini Paling Banyak Taman Modal
Jika pembangunan lain di area sport center di mana BIS berada tidak lagi dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten, maka dia meminta agar kewenangan BIS dikeluarkan dari kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten.
Solusinya, bentuk sebuah UPT di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten yang bertugas mengelola stadion ini.
“Itu akan lebih jelas,” katanya.
Baca Juga: Warga Serang Raup Omzet Rp1 Juta Per Hari, dari Jualan Fresh Flower yang Ramai di Medsos
Nizar juga mempertanyakan tentang rencana Pemerintah Provinsi Banten yang sebelumnya akan mengundang pihak swasta untuk mengelola BIS.
Dengan demikian, maka Pemerintah Provinsi Banten tidak akan lagi mengeluarkan anggaran dari APBD untuk merawat stadion.
Bahkan, pihak swasta juga nantinya yang akan membangun sarana prasarana lain di sekitaran stadion.
“Tentunya pasti ada konsensi-konsensi yang akan mereka dapat,” katanya.
Baca Juga: Berikut 7 Link Twibbon Hari Kesehatan Nasional 2024
Karena itu, kata Nizar, DPRD Provinsi Banten menekankan tentang anggaran Rp1 triliun lebih yang sudah dihabiskan untuk membangun stadion itu agar tidak terbuang sia-sia.
Maka, Pemerintah Provinsi Banten harus punya arah pembangunan yang jelas akan ke mana. Sebab selama ini dia menilai sikap Pemerintah Provinsi Banten belum jelas.
“Maka, kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah agar ada solusi,” tuturnya.
“Jangan kemudian itu dijadikan stadion mangkrak, ya tapi APBD kita kita keluarkan terus Rp2 miliar. Nah kalau Rp2 miliar itu kita jadi makan siang, berapa banyak kira-kira kan begitu,” katanya.
Nizar pun mempertanyakan kepemimpinan Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten yang hingga saat ini dia nilai tidak bersikap jelas dengan kebijakan yang diambil berkaitan dengan pengembangan BIS.
Al Muktabar yang menjabat Penjabat Gubernur Banten selama tiga tahun sampai saat ini dinilai belum memiliki arah pembangunan yang jelas.
Baca Juga: 5 Kali KH Tubagus Achmad Chatib Kembali Diusulkan Gelar Pahlawan Nasional
“Kalau kita lihat prosesnya enggak ada prestasi. Contoh sederhana saja, BIS enggak jelas arahnya ke mana gitu,” tuturnya.
“Saya pikir ini memang kita perlu kesabaran untuk menunggu adanya pergantian kepemimpinan. Karena pj hari ini buat kami enggak jelas,” katanya.
“Nggak punya arah membangunnya di mana, prestasinya apa, kok dia masih tetap diperpanjang,” katanya protes.
Baca Juga: Link Pendaftaran Petani Milenial 2024, Lengkap dengan Persyaratan dan Kuota Pendaftar
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten memiliki komitmen untuk memanfaatkan BIS.
Hanya saja, dengan kondisi saat ini, terutama akses jalan yang sangat tidak memadai, pemanfaatan BIS harus mempertimbangkan banyak aspek. Sebab jangan sampai pemanfaatan BIS malah menimbulkan bencana.
“Pasti ada komitmen pemerintah mengoptimalkan BIS. Masalahnya aksesnya (jalan-red) yang kurang. Maka, aksesnya harus diperkuat karena cuma satu kan,” katanya.
Usman ingat saat peresmian BIS dilakukan oleh Wahidin Halim, lalu lintas menuju dan dari BIS macet parah sampai tidak bisa bergerak.
Kondisi semacam itu juga yang dikhawatirkan apabila BIS dipaksakan digunakan sebelum sarana prasarana, terutama akses jalannya, sudah siap.
Posisi Al Muktabar yang secara definitif menjabat hanya sebagai Sekda Provinsi Banten itu juga menurut Usman bisa saja mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Al Muktabar.
Baca Juga: Hasbi-Amir Unggul di Survei Indikator Politik, Tembus 63,3 Persen
“Saya pikir pimpinan bukan tidak mau tapi ada pertimbangan,” katanya. ***
