BANTENRAYA.COM – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyoroti penerimaan pendapatan tahun anggaran 2023 yang tidak mencapai target.
Kondisi tersebut diharapkan sang Bupati Serang bisa diantisipasi dan tidak terjadi lagi di tahun 2024 ini.
“Hari ini kita menyerahkan DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) ke seluruh OPD dan penanda tanganan pakta integritas,” ungkap sang Bupati Serang pertama dalam sejarah ini.
Baca Juga: Pemilu Tinggal 29 Hari Lagi, 6 Anggota PPK dan PPS di Kabupaten Serang Malah Mengundurkan Diri
“Pakta integritas ini janji kepada diri sendiri terkait penggunaan anggaran,” ujar Tatu di aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Senin 15 Januari 2024.
Terkait dengan pendapatan daerah, Tatu menjelaskan, yang dicatat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terutama bagi hasil masih baru perkiraan.
“Saya berharap ini sangat mendekati realisasinya. Saya tidak ingin seperti tahun kemarin karena realisasi di Bapenda ada yang diperkirakan masuk ternyata di lapangan tidak terjadi,” katanya.
BACAJUGA:
Ia menuturkan, kondisi tersebut bukan kesalaan Bapenda dalam menarik pajak namun sumbernya yang belum berjalan.
“Mungkin kondisinya menunggu pilpres, sehingga di Bapenda ini hanya mencapai 78,46 persen. Kemudian dana bagi hasil dari pusat tidak sesuai target yang harus kita terima,” paparnya.
Tatu mengatakan, kondisi tersebut membuat adanya perubahan di OPD-OPD berkaitan dengan belanja daerah.
Baca Juga: INFO LOKER! PT Doosan Heavy Industries Butuh Karyawan untuk Posisi Ini
“Bahkan, terakhir Desember itu ada yang harus diterima ternyata tidak diterima akhirnya TPP ASN dipotong,” tuturnya.
“Kita berharap ini tidak terjadi lagi di 2024, baik di OPD maupun desa, mereka sudah capek bekerja,” tuturnya.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Rahmat Maulana mengatakan, fase awal adalah proses penyiapan dokumen belanja angggaran.
Baca Juga: 5 Cara Sederhana Alias Mudah Menghasilkan Uang dari Ponsel, Ada yang Bisa Sambil Rebahan
“Kami prediksi, pada April itu puncaknya serapan anggaran, lebih banyak urusan. Sekarang sampai Maret, pendapatan-pendapatan kita coba konsolidasikan,” ujarnya.
Para kepala OPD, kata Rahmat, harus memilah dan memilih kebutuhan wajib dan rutin. “Untuk fase persiapan, selesaikan dulu semua adminsitrasi dan belanja wajib,” ungkapnya.
“Kita bertahap, program prioritas, dan belanja untuk masyarakat harus on schedule,” katanya.***
