SERANG, BANTEN RAYA- Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Banten mengalami kesulitan untuk menitipkan tahanan ke rumah tahanan (rutan) selama proses penanganan perkara. Sebab, kapasitas rutan yang ada di Banten kini semakin terbatas lantaran adanya protokol kesehatan jaga jarak selama pandemi Covid-19.
Kepala Kejati Provinsi Banten Asep Nana Mulyana mengatakan, saat ini pihaknya memang tak memiliki ruangan untuk para tahanannya. Selama ini, tahanan selalu dititipkan ke rutan yang kini menemui kesulitan dengan adanya penerapan protokol kesehatan.
“Kami di lapangan yang selama ini kadang kesulitan untuk menitipkan tahanan sementara kami,” ujarnya saat acara peletakan batu pertama pembangunan ruang tahanan dan Gedung Adhyaksa Record Center di Kantor Kejati Banten, Rabu (7/4/2021).
Ia menuturkan, adapun tahanan yang dititipkan belakangan ini tersebar di sejumlah rutan seperti di Rutan Pandeglang, Serang serta Tangerang. Hal itu tentunya tak efektif karena ketika melaksanaan proses pemeriksaan, tahanan mesti dihadirkan di Kantor Kejati Banten.
“Itu kan enggak efektif, saat pemeriksaan harus dipanggil lagi ke Kejati, transportasi, keamanan, mobilitas yang mungkin berisiko,” katanya.
Diakuinya, jika memang bisa dititipkan di rutan maka pihaknya juga harus memenuhi syarat ketat yang diberlakukan. Ada beberapa tambahan standarisasi yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.
“Ketika kami menahan tahanan kami harus mencari-cari rutan mana yang kosong. Jadi kami ketika mau masukan tahanan (harus mematuhi) standar yang ketat. Di sisi lain kami juga memahami betul kapasitas dari rutan yang terbatas karena penerapan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Terkait kondisi tersebut, pihaknya telah melaporkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Kejati Banten meminta agar dibukakan sebuah rutan sementara untuk menitipkan tahanan sampai nanti proses persidangan.
Pihaknya juga cukup terbantu dengan adanya pembangunan ruang tahanan di kantornya yang merupakan program corporate social responsibility (CST) PT Krakatau Steel. Nantinya, ruang tahanan itu memiliki kapasitas 10 orang dengan beberapa sekat yang diperuntukkan bagi tahanan perempuan, laki-laki dan anak-anak.
“Dengan adanya rumah tahanan kita bisa efektif untuk memproses perkaraa pidana yang kami ditangani,” tuturnya.
Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, sebagai lembaga yang dilahirkan oleh negara maka pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) harus saling mendukung. Pembangunan ruang tahanan dan Gedung Adhyaksa Record Center adalah bagian dari dukungan tersebut.
“Kita harus mensupport paling tidak di lingkungan kita. Memberikan satu semangat untuk kita mendukung kesuksesan dan kelancaran tugas Kejati. Ini juga merupakan bagian kontribusi Krakatau Steel dan menciptakan masyarakat yang taat hukum,” ujarnya. (dewa/rahmat)
