PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Pandemi Covid-19 sudah berlangsung setahun lebih. DPRD Kabupaten Pandeglang pun terus memberikan dukungan kebijakan dan anggaran kepada Pemkab Pandeglang yang hingga kini masih fokus pengananan pademi. Tidak sebatas itu, DPRD juga aktif melakukan pengawasan dan monitoring untuk memastikan berbagai bantuan dan stimulus kepada masyarakat yang terdampak tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh eksekutif dalam penanganan Covid-19. Hingga saat ini APBD pun banyak yang diperuntukkan bagi penanganan Covid dan totalnya sudah mencapai Rp22,8 miliar lebih. Dana ini dikelola oleh OPD terkait seperi Dinsos, Dinas Kesehatan, dan (Dinas) Koperasi,” kata Ketua DPRD Padeglang Tb Udi Juhdi saat mengisi acara Studi Strategis Dalam Negeri Program Pendidikan LXII 2021 Lemhanas RI, di Pendopo Pemkab Pandeglang, Kamis (8/4/2021).
Untuk kegiatan penanganan pemulihan ekonomi, Tb Udi juga menyatakan Pemkab Pandeglang sudah memberikan bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE) Rp10 juta per kelompok. “KUBE ini untuk memastikan usaha masyarakat terjaga selama pandemi,” tandasnya.
Guna memastikan bantuan tepat sasaran, DPRD Pandeglang kata Udi, intens melakukan pengawasan dan menerima aspirasi masyarakat. Dijelaskannya, bantuan covid terdapat banyak jenisnya, ada yang dari pusat, provinsi dan kabupaten.
“Kami selalu koordinsi dengan OPD terkait agar bansos jelas asal dan peruntuknnya. Kami juga turun langsung ke desa agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima bansos,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Fuhaira Amin yang juga narasumber dalam kegiatan Lemhanas ini mengatakan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana penanganan Covid-19 sudah dilaksanakan. Hanya saja di luar pemerintahan ada banyak sorotan dari aktivis dan awak media. “Sorotan atau kritik itu hal biasa dan suplemen bagi kami untuk terus melakukan perbaikan,” kata Pupu.
BACAJUGA:
APBD untuk covid kata Pupu, sebenarnya lebih dari Rp22,8 miliar karena selama pandemi pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran. “Kalau diakumulasikan bisa lebih dari Rp50 miliar. Harusnya bisa membuat masyarakat tenang selama pandemi,” jelasnya.
Politikus Demokrat itu menyatakan, hasil monitoring di lapangan memang ada masalah krusial dalam penanganan covid. Misalnya terkait jumlah orang dalam pantauan (ODP) di awal jumlahnya melesat tapi belakangan melandai seketika. Selanjutnya, hasil rapid tes juga masih banyak yang meragukan.
“Belum ada standarisasi penyebutan ODP. Padahal mereka hanya panas tapi disebut ODP. Ini berdampak negatif pada PDRB (produk domestik regional bruto) dan ekspor Pandeglang menurun termasuk berdampak pada menyusutnya lapangan kerja. Dari semua permasalahan itu diharapkan ada regulasi baik permendagri maupun PP (peraturan pemerintah) untuk dijadikan acuan daerah dalam penanganan pandemi,” pungkasnya. (muhaemin)
