BANTENRAYA.COM – Tenaga honorer di lingkup Pemkot Cilegon mulai resah dengan adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan menghapus tenaga honorer di 2023.
Sebab, jika kebijakan tersebut benar-benar dilakukan, maka ada sekitar 4.700 lebih honorer di Kota Cilegon yang terancam kehilangan pekerjaan.
Untuk itu, para honorer berharap ada upaya yang dilakukan Pemkot Cilegon untuk melindungi mereka.
Baca Juga: Aktor Ichal Muhammad Akui Pernah Jadi Affiliator, Aplikasi Berharap Trader Rugi
Ketua Honorer Kategori 2 (K2) Kota Cilegon Syamsudin menjelaskan, pihaknya sudah menanyakan hal tersebut kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Bagian Hukum Kota Cilegon, termasuk solusi apa yang akan dilakukan pemerintah.
Ia mengaku, Pemkot Cilegon hanya menjawab mereka akan ikut aturan pemerintah pusat tanpa memberikan solusi.
“Kami sudah berkeliling menanyakan itu ke BKPP Kota Cilegon dan Bagian Hukum. Kami ingin pastikan ada Peraturan Walikota (Perwal) untuk melindungi kami,” ujarnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 24 Januari 2022: Jadi Tersangka Peneror Kelurga Alfahri, Irfan Dipenjara?
“Sebab, kami tanyakan juga hanya bagaimana aturan pusat,” katanya kepada Bantenraya.com, Senin 24 Januari 2022.
Jika memang tenaga honorer dihapuskan, maka bukan hanya pegawai non ASN struktural saja. Namun, juga para guru honorer akan terdampak jika benar-benat diberlakukan. Total ada 4.700 lebih honorer bakal menganggur. Terlebih tahun ini tunjangan honorer tak naik untuk yang struktural.
“Kalau melihat berita di TV semalam, penjaga kantor dan cleaning service itu akan outsourcing. Namun, honorer seperti kami dan guru itu terdampak dengan penghapusan,” paparnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menjelaskan, pihaknya belum membahas dan akan mempelajari terlebih dahulu rencana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat.
Ia sudah menginstruksikan kepada Kepala BKPP Kota Cilegon Achmad Jubaedi untuk datang langsung dan menanyakan.
Hal itu agar ada persiapan nanti jika kebijakan dilakukan serta ada solusi yang bisa diambil.
Baca Juga: Rachel Vennya Klarifikasi di YouTube, Akui Takut Keluar Rumah, dan Sempat Ditoyor-toyor
“Sudah instruksikan untuk kesana ke kementerian (Kemenpan RB). Ini agar supaya melakukan persiapan, supaya tidak terburu-buru pada saat waktunya. Pekan ini kesana,” ungkapnya.
Menurut Helldy, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu hasil dari BKPP, sehingga saat ini belum ada skema terburuk untuk persiapan 2023.
“Belum ada skema terburuk, menunggu arahan dari kementerian terlebih dahulu,” pungkasnya. ***
