BANTENRAYA.COM– Usulan kenaikan upah minimum kota atau UMK Cilegon 2022 yang dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian sebesar 0,71 persen mendapatkan tanggapan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon.
Di mana, usulan Walikota Cilegon tersebut lebih rendah daripada saran dari Dewan Pengupahan Kota atau Depeko Cilegon.
Hasil Rapat Depeko Cilegon pada 18 November 2021, diusulkan rentang kendali negosiasi usulan kenaikan UMK antara 1,09 persen sampai 3,51 persen.
Baca Juga: Protes, Warga Sepang Kota Serang Buat Kuburan dari Sampah Liar
Usulan UMK Cilegon 2022 telah diusulkan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian pada 23 November 2021 dengan kenaikan 0,71 persen.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Sanudin mengatakan, harusnya ruang diskusi kenaikan UMK di posisi 1,09 persen sampai 3,51 persen.
“Meski penentuan kenaikan nilai UMK hak prerogratif Walikota, tetapi etisnya di rentang kendali yang telah disepakati Depeko pada 1,09 persen sampai 3,51 persen,” kata Sanudin kepada Bantenraya.com, Jumat 26 November 2021.
Baca Juga: Nagita Slavina Lahirkan Anak Kedua, Sekeluarga Trending di Twitter
Dikatakan Sanudin, harusnya Walikota Cilegon memutuskan di rentang yang diusulkan Depeko.
“Kalau usulan kenaikan UMK dibawah yang diusulkan Depeko, artinya Depeko tidak dihargai. Padahal, Depeko kan dibiayai oleh negara. Di dalam Depeko ini, ada Disnaker, Buruh, Apindo dan Akademisi,” kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini.
Seharusnya Walikota Cilegon berani mengusulkan prosentase kenaikan antara 1,09 persen sampai 3,51 persen.
“Jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan usulan Walikota mengacu usulan Depeko. Lagian, yang menentukan kan bukan Walikota tetapi Gubernur, seharusnya tidak perlu takut untuk mengusulkan kenaikan UMK direntang yang disarankan Depeko,” tandasnya.
Baca Juga: Bejat! Paman dan Tetangga Perkosa Gadis Keterbelakangan Mental di Kota Serang
Sanudin menilai jika buruh terus-terusan berdemo wajar, karena usulan UMK 2022 oleh Walikota Cilegon tidak sesuai rumusan Depeko Cilegon, lantaran di dalamnya juga ada perwakilan buruh.
“Jika masih ada ruang merevisi usulan UMK, mungkin lebih baik direvisi lantaran saat ini belum diputuskan oleh Gubernur. Tetapi, ini Depeko diabaikan, padahal Depeko kerja dibiayai pemerintah,” jelansya.
Sanudin menilai, kebijakan Walikota Cilegon tersebut dengan mengusulkan kenaikan UMK 2022 0,71 persen, bisa membuat hubungan industrial buruh dan pemerintah kurang baik.
Baca Juga: Pembangunan Banten International Stadium Capai 89,3 Persen, Sudah Bisa Dipakai di Maret 2022
“Kami berharap terjadinya kondusivitas antara pemerintah di buruh agar ekonomi berjalan lancar dan pemerintahan juga tidak terganggu,” ucap mantan buruh ini. ***
