BANTENRAYA.COM- Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon.
Sanuji menyebut, sudah bukan zamannya lagi pemerintahan yang tertutup.
“Pak Walinya baru, Pak Wakilnya baru, semangatnya baru, semangat keterbukaan informasi publik kita dorong,” kata Sanuji usai menerima kunjungan dari Komisi Informasi (KI) Banten di Kantor Walikota Cilegon, Jumat 15 Oktober 2021.
Sanuji prihatin atas raihan nilai keterbukaan informasi publik Kota Cilegon di tahun-tahun sebelumnya yang berada di posisi buncit dari delapan kabupaten atau kota di Banten.
Baca Juga: Live Streaming Gratis Big Match Liga 1 Sabtu 16 Oktober 2021 Ada Bhayangkara FC vs Persib Bandung
“Tahun ini harapan kami bisa beranjak naik atau peringkat terataa keterbukaan informasi publik,” harapnya.
Sanuji meminta kepada Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik atau Diskominfo Kota Cilegon tidak segan menanyakan hal mana yang perlu dipublikasikan dan mana yang dikecualikan.
“Keterbukaan membangkitkan kepercayaan publik kepada pemerintah, partisipasi akan meningkat. Sebaliknya kalau tertutup partisipasi masyarakat akan rendah,” terangnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini transparansi pemerintahan adalah tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu dari retribusi dan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat, jadi publik harus tahu program pemerintah apa saja. Keterbukaan akan mengurangi korupsi,” ucapnya.
Baca Juga: Butuh Uang Berapa Buat Makan di Warung Nasi di Papua, Ternyata Habis Segini
Diskominfo Kota Cilegon, kata Sanuji, diminta aktif menanyakan kepada KI Banten untuk mendapatkan nilai keterbukaan publik yang baik.
“Kami minta Diskominfo untuk menanyakan mana yang perlu dibuka ke publik dan mana yang dikecualikan. Kalau yang boleh dibuka ke publik, ya dibuka semua,” pintanya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi Informasi (KI) Banten Hilman mengatakan, Komisi Informasi (KI) Banten telah melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 2021.
“Agenda kali ini visitasi dan kami bersyukur disambut Pak Wakil Walikota dan berkomitmen untuk terhadap keterbukaan informasi publik,” ucapnya.
Hilman mengatakan, pada November 2021 akan ada pengumuman hasil dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021.
“Ada indikator mana yang bisa dipublikasi dan mana yang tidak bisa dipublikasikan. Contohnya riwayat penyakit seseorang, itu tidak boleh dibuka,” ungkapnya. ***
