CILEGON, BANTEN RAYA – Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) milik 11.000 warga miskin di Cilegon diketahui telah nonaktif. Hal itu karena adanya penyesuaian kenaikan tarif untuk kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp35.000 per orang per bulan, sehingga biaya dari APBN tidak lagi diberikan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon Achmad Jubaedi menjelaskan, nonaktifnya kartu BPJS Kesehatan tersebut membuat warga tidak bisa menggunakan dalam keadaan darurat.
“Sejauh ini BPJS Kesehatan BPI dari APBN yang tidak aktif diperkirakan mencapai 11 ribu. Hal ini berdampak tidak bisa digunakan dalam kondisi darurat untuk sekarang,” katanya, Jumat (19/2).
Jubed, panggilan Achmad Jubaedi menyatakan, pihaknya secepatnya mengajukan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon untuk dialihkan ke APBD Kota Cilegon. Sebab, anggaran BPJS PBI ada di Dinkes Kota Cilegon.
“Kalau kami mengusulkan melalui dinkes. Sebab, anggaran ada di sana. Baru nanti dari dinkes mengusulkan berapa banyak yang akan dibiayai. Normalnya itu 14 hari atau dua pekan bisa aktif lagi setelah diajukan dinkes,” ucapnya.
Jubed menambahkan, Dinsos Kota Cilegon juga akan meminta kepada BPJS Kesehatan Kota Cilegon untuk memberikan informasi kepada warga, terutama kepada yang non aktif kepesertaanya. Bahkan, ia juga akan memberikan edukasi kepada warga untuk melakukan pengecekan sendiri melalui mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Bukan saja mengimbau kepada masyarakat. Kami akan meminta BPJS untuk menginformasikan kepada peserta BPI yang tidak aktif. Kami juga akan edukasi untuk cek secara mandiri melalui aplikasi mobile JKN,” imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kota Cilegon Dana Sujaksani mengaku belum mengetahui soal rencana usulan pengalihan pembiayaan BPSJ PBI tersebut. Sebab, sampai sekarang belum pernah dibicarakan oleh Dinsos Kota Cilegon. Dana juga belum bisa memastikan ada atau tidaknya alokasi anggaran untuk pengalihan tersebut.
“Belum pernah dibicarakan. Lihat saja nanti,” singkatnya saat ditanya soal rencana peralihan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dari APBN ke APBD Kota Cilegon. (uri/rahmat)
