BANTENRAYA.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Cilegon memberikan protes keras dengan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pasalnya pada APBD 2026 tersebut akan lakukan penghapusan atau penghilangan program keagamaan baik itu Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), istighosah, MTQ dan haji.
Ketua PC NU Kota Cilegon Erick Rebiin menyatakan, jangankan anggaran keagamaan dihilangkan, kurangi aja itu NU dan ulama akan sakit hati. Sebab, hal itu akan menjadi cermin pemerintah tidak lagi mau menjaga tradisi para ulama dan menyemarakkan kehidupan beragama di Kota Cilegon, khususnya bagi umat muslim.
“Dihilangkan, dikurangi saja, itu saya tentu orang yang pertama sakit hati lah, berkait dengan pola Pemerintah Kota Cilegon melakukan hal itu. Ini presiden buruk, saya pikir untuk bagaimana kita ini menjaga kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi agenda sebagai sebuah syiar Islam,” katanya, Selasa (25/11).
Erick menyampaikan, seharusnya Pemkot Cilegon bisa menambah anggaran untuk kegiatan keagamaan bukan malah menghilangkannya.
“Harusnya misalnya seperti istighosah itu bisa dilakukan di setiap kecamatan bukan hanya tingkat kota, malah harusnya ditambah,” ujarnya.
BACA JUGA : MTQ dan PHBI Bakal Dihapus, DPRD Kota Cilegon Sayangkan Program Syiar Islam Terdampak Efisiensi
Erick menilai, kebijakan menghilangkan itu hal yang lucu. Untuk itu, PCNU akan mengajak organisasi islam dan dan ulama bersama-sama memimpin protes kepada walikota Cilegon.
“Makanya ya, saya mendorong untuk bagaimana anggaran itu justru ditambahi, bukan dikurangi. Bila sampai itu terjadi, jangankan dihapuskan, dikurangi saja, saya mungkin akan memimpin protes itu,” ucapnya.
Hal sama disampaikan, Sekretaris MUI Kota Cilegon Sutisna Abas, menghilangkan acara keagamaan, khususnya keislaman di Kota Cilegon sama saja menjauhi keberkahan dari para ulama dan kiai. Harusnya, Pemkot Cilegon malah menggandeng para ulama dan kiai mendoakan agar kondisi pemerintah dalam hal program dan keuangan membaik.
“Ini kan ada kekuatan ikhtiar melalui doa yang harus dilakukan. Jangan malah tidak melakukan kegiatan keagamaan. Sebab, dalam kegiatan keagamaan itu ada doa dan berkah dari para ulama dan kiai,” ujarnya.
Sutisna mengaku, menyayangkan kebijakan yang diambil Pemkot Cilegon. Harusnya, anggaran tetap diadakan. Sebab, belum tentu juga karena masih ada upaya memaksimalkan pendapatan nantinya.
“Kami harap ini bisa malah ditambahkan. Sebab, seharusnya pemerintah bersikap optimis, bukan malah pesimis dengan kondisi ini,” ujarnya.
BACA JUGA : IBI Kota Cilegon Bakal Miliki Gedung Sendiri, Lokasinya Strategis
Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon Rahmatullah membenarkan dihilangkannya program MTQ dan PHBI. Hal itu karena berkurangnya anggaran di APBD 2026.
“Yah (dihapuskan untuk MTQ dan PHBI),” katanya membenarkan dihapuskannya MTQ dan PHBI tersebut dalam program 2026 nanti.
Rahmatullah menyampaikan, kendati hilang pihaknya masih menunggu adanya kebijakan dari Pimpinan yakni Walikota Cilegon Robinsar. Hal itu karena adanya masukan dari mitra Komisi II DPRD Kota Cilegon dan sejumlah tokoh agar MTQ dan PHBI sebagai wahana syiar Islam tetap diadakan.
“Masih menunggu arahan dari pimpinan selanjutnya, semoga masih ada,” jelasnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon Qoidatul Sitta menjelaskan, tidak seharusnya MTQ dan PHBI dihilangkan dalam agenda pemerintah. Hal itu, karena bagian syiar Islam yang harus terus diadakan di Kota Cilegon sebagai Kota yang religius.
“Ini seharusnya tidak dihilangkan. Ini kan bagian dari syiar Islam. Kami komisi II mendorong itu tidak dihapuskan,” jelasnya.
Sitta menyatakan, tidak hanya soal MTQ dan PHBI saja. Pihaknya juga mendorong pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar bisa diperhatikan secara maksimal.
BACA JUGA : Limbah Diduga B3 Menggunung di Ciwandan, DLH Kota Cilegon Panggil 6 Perusahaan dan Hasilnya…….
“BPJS Kesehatan untuk warga miskin jangan sampai berkurang, masih ada fasilitas sekolah yang reot itu jangan sampai tidak menjadi perhatian dan harus dibangun nantinya,” paparnya.
Sitta menambahkan, pelayanan dasar sendiri menjadi bagian penting, sehingga Komisi II akan mengawal berbagai kebutuhan dasar terutama keagamaan, pendidikan dan kesehatan.
“Apa yang menjadi kebutuhan dasar akan terus didorong dan diharapkan tidak dihilangkan,” pungkasnya. (***)
