BANTENRAYA.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik karena dinilai belum mencerminkan standar gizi yang semestinya.
Bahkan, ada SPPG yang menyajikan menu MBG yang terkesan asal-asalan, mulai dari yang menyediakan buah sudah berlendir dan bau, termasuk yang masih mentah.
Salah satunya seperti yang terjadi di SMAN 1 Cigemblong, Kabupaten Lebak, di mana telur dan jagung menu MBG masih mentah.
BACA JUGA: Pedagang Daging di Banten Sepakat Mogok Jualan, Protes Lonjakan Harga Sapi Potong
Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ahmad Sururi menilai persoalan MBG tidak terlepas dari desain kebijakan program yang sejak awal tergesa-gesa dan sarat kepentingan politik.
“Dari awal program MBG ini politis, terlalu tergesa-gesa dan tujuannya ambisius sehingga berpengaruh terhadap desain dan tata kelola kebijakan program MBG itu sendiri,” kata Sururi, Minggu 25 Januari 2026.
Menurutnya, pemerintah cenderung meremehkan persoalan gizi dalam implementasi MBG. Program ini, kata dia, lebih dipahami sebagai penyediaan makanan semata, bukan sebagai intervensi kebijakan kesehatan yang menuntut perencanaan dan standar gizi yang ketat.
BACAJUGA:
BACA JUGA: Hadapi PSBS Biak di GBLA, Bojan Hodak Peringatkan Potensi Bahaya dari Badai Pasifik
“Yang terjadi adalah program MBG ini hanya dianggap sebagai komoditas belanja makan, bukan intervensi kebijakan kesehatan,” ujarnya.
Sururi menilai, lemahnya pemahaman tersebut berdampak langsung pada kualitas menu MBG di lapangan yang dinilai jauh dari prinsip makanan bergizi seimbang.
Kondisi ini diperparah oleh kapasitas pelaksana program yang tidak memadai untuk mengelola program dengan kompleksitas tinggi.
Ketidaksiapan juga terlihat dari proses penunjukan penyedia makanan. Sururi meragukan adanya seleksi vendor yang ketat dan berbasis standar gizi. Apakah sudah dipastikan para vendor tersebut diseleksi dan dipilih sesuai standar? Dia meyakini tidak.
“Banyak vendor yang asal tunjuk hanya karena faktor kedekatan dengan kekuasaan politik atau pejabat elit,” tegasnya.
Dia menambahkan, desain kebijakan MBG membuka ruang besar bagi orientasi keuntungan oleh vendor, yang pada akhirnya berpotensi mengorbankan kualitas menu.
