BANTENRAYA.COM – Delapan bulan setelah dilantiknya Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah, pengisian jabatan esselon II dan pucuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten belum juga berjalan.
Kondisi ini memunculkan kritik dan pertanyaan publik yang menilai kinerja pemerintahan Andra–Dimyati masih lamban dan belum menunjukkan arah yang jelas.
Pasalnya, sejak awal masa jabatan, masih banyak posisi kepala OPD diisi oleh Pelaksana Tugas atau Plt dengan kewenangan yang terbatas, sehingga sejumlah program publik ikut tersendat.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai, lamanya proses pengisian jabatan kepala OPD merupakan cerminan dari lemahnya koordinasi dan konsolidasi politik antara gubernur dan wakil gubernur.
“Basis berfikirnya kan kepala OPD ini banyak dijabat Plt dengan kewenangan terbatas. Akhirnya, program-program bagi masyarakat jadi terkendala. Sekarang, sudah hampir 8 bulan, banyak jabatan definitif belum terisi. Ini langkah yang sangat lamban dan lelet,” kata Adib, Kamis, 23 Oktober 2025.
BACA JUGA: Banana Butterscoth, Cita Rasa Lokal dan Internasional Hadir di Aston Serang
Berdasarkan data, terdapat sekitar 18 jabatan eselon II yang masih kosong di lingkungan Pemprov Banten.
Beberapa di antaranya meliputi Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Organisasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Adib menduga, kelambanan ini bukan semata soal teknis administrasi, tetapi juga akibat tarik-menarik kepentingan antara dua pucuk pimpinan di pemerintahan Banten.
“Saya menduga dan mencurigai, ini antara Gubernur dan Wakil Gubernur itu belum sepakat soal pembagian kue kekuasaan terkait kepala-kepala OPD ini,” ujarnya.
Ia menilai, penundaan pengisian jabatan definitif ini merupakan bentuk nyata dari ego sektoral dan ego kekuasaan yang belum tuntas.
BACA JUGA: Andra Soni Dinilai Gagap Tangani Isu Viral SMAN 1 Cimarga
“Kalau mereka masih belum bisa lepas ego sektoral, ego kekuasaan, merakyat ini sungguh lamban, sungguh lelet menurut saya, dan mereka tersandera secara politis, gitu loh,” tambahnya.
Adib menegaskan, dampak dari tarik-ulur politik ini paling terasa oleh masyarakat.
Sebab, pejabat Plt tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis atau mengeksekusi program-program prioritas.
“Penentuan jabatan susah sekali sampai hari ini. Yang dirugikan tentunya sangatlah rakyat. Karena apa? Kepala OPD definitif itulah kewenangannya mutlak, absolut yang bisa mengakselerasi, mengeksekusi kebijakan-kebijakan mereka,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memperingatkan adanya potensi masalah serius dalam penyerapan anggaran apabila situasi ini terus dibiarkan.
BACA JUGA: Gubernur Banten Andra Soni Larang Truk ODOL Lintasi Jalan Kramatwatu
“Barang tentu otomatis menurut saya ini ada anggaran-anggaran yang tidak terserap. Makanya otomatis pula wajar kalau misalnya Menteri Keuangan itu nanti menyetop dana bagi hasil ke mereka, karena memang banyak program yang tidak dikerjakan, akhirnya duit mandek,” jelasnya.
BACAJUGA:
Adib menyebut, stabilitas politik yang tidak terkendali bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Ketika kebijakan berada di tangan Plt yang kewenangannya terbatas, roda pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
“Maka dari itu, ketika stabilitas politik mereka dalam tanda kutip tidak bisa mereka kendalikan, cerita ini akan menjadi preseden buruk bahwa kebijakan akhirnya di tangan oleh Plt nanti tidak mutlak, barang tentu kebijakan juga tidak bisa Paripurna dikerjakan,” pungkas Adib.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten H. Deden Apriandhi Hartawan memastikan jika proses pengisian jabatan definitif akan segera selesai. Ia menyebutkan bahwa pelantikan pejabat eselon II akan dilakukan dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Belum Move On dengan Kasus SMAN 1 Cimarga, Netizen Masih Rujak Akun Gubernur Banten Andra Soni
“Dilantik dalam waktu dekat,” ujar Deden saat dikonfirmasi terpisah.
Meski belum memastikan tanggal pelantikan, Deden memastikan bahwa undangan resmi akan segera disebar begitu jadwal ditetapkan.
“Kalau udah mau pelantikan, pasti disebar undangan,” ujarnya.
“Karena kan pelantikan pejabat eselon II ini penting untuk mempercepat pelaksanaan program dan memastikan roda pemerintahan berjalan optimal,” tandas Deden.***
