BANTENRAYA.COM – Agus Suryadinata, terdakwa kasus pengadaan 15 ribu masker KN95 IV+ pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten tahun 2020 senilai Rp3,3 miliar, menangis di persidangan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntutnya dengan pidana 8 tahun penjara.
Sedangkan terdakwa Lia Susanti selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Banten yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Direktur PT Right Asia Media (RAM) Wahyudin Firdaus dituntut 5 tahun dan 6 bulan penjara.
Tuntutan itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Serang, Selasa 2 November 2021.
Pembacaan tuntutan dilakukan secara bergantian oleh JPU Kejati Banten M Yusuf, Herlambang dan Subardi.
JPU menyatakan, ketiga terdakwa Agus Suryadinata, Lia Susanti dan Wahyudin terbukti bersalah dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Suryadinata dengan pidana selama 8 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata JPU Subardi kepada Majelis Hakim yang diketuai Slamet Widodo, disaksikan kuasa hukum dan Agus Suryadinata dalam sidang yang digelar secara online tersebut.
Agus Suryadinata juga dibebani denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara. Selain itu, Agus juga dibebani uang pengganti Rp1,38 miliar jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Baca Juga: Jadwal Liga Champions Malam Ini, Atletico Madrid Tantang Liverpool hingga Real Madrid Jamu Shaktar
BACAJUGA:
“Hal yang memberatkan terdakwa telah merugikan negara, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah, terdakwa memperoleh hasil korupsi Rp1,48 miliar, terdakwa belum mengembalikan uang hasil korupsi Rp1,38 miliar. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah mengembalikan uang Rp100 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Lia Susanti dan Wahyudin dituntut 5 tahun dan 6 bulan penjara. Lia juga dibebani denda Rp400 juta subsider 6 bulan penjara, sedangkan Wahyudin dikenakan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara.
“Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta. Apabila setelah 1 bulan setelah berkekuatan tetap tidak dibayar, maka harta benda dapat disita oleh jaksa. Jika harta benda tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun,” jelasnya.
Untuk diketahui dalam dakwaan JPU, pada 16 Maret 2020 Dinkes Provinsi Banten, mengajukan permohonan belanja tak terduga (BTT) kepada Gubernur Banten, dengan dilampiri proposal pemenuhan kebutuhan percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Banten tahun 2020 yang ditandatangani Kapala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti.
Selanjutnya, pada 26 Maret Dinkes Provinsi Banten mengakukan BTT tahap II sebesar Rp115 miliar yang ditandatangani Kadinkes Provinsi Banten. Dimana didalamnya termasuk anggaran kegiatan pengadaan masker dengan spesifikasi yaitu N95 atau KN95 yang harus disegel ketat di sekitar hidung dan mulut sebanyak 15 ribu buah dengan anggaran Rp3,3 miliar. Rinciannya Rp220 per pcs.
Untuk pengajuan BTT tahap II dengan lampiran RAB 26 Maret 2020 merupakan hasil manipulasi harga satuan dalam penyusunan RAB dan BTT Provinsi Banten tahun 2020 di Dinkes Provinsi Banten.
Manipulasi harga satuan untuk item anggaran pengadaan masker KN95 sebanyak 15 ribu pcs, semula dianggarkan dalam RAB Rp70 ribu, kemudian pada Mei 2020 berubah menjadi Rp220 ribu, pada RAB yang ditetapkan pada 26 Maret 2020.
Data dan informasi harga dari PT RAM dalam surat penawaran, yakni untuk produk masker 3M 9501V+ sebanyak 15 ribu buah, dengan harga Rp220 ribu per buah atau Rp3,3 miliar. Harga tersebut atas persetujuan Lia Susanti, kemudian RAB ditandatangani Ati Pramudji Hastuti selaku Kepala Dinkes Provinsi Banten.
Penunjukan PT RAM oleh PPK selaku penyedia barang tidaka sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. PT RAM bukan perusahaan yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kemenkes.
Selain itu, PT RAM juta tidak memiliki izin penyaluran alat kesehatan dari Kemenkes, berdasarkan surat keputusan Dirjen Kefarmasian dan alat kesehatan Kemenkes. PT RAM juga bukan penyedia barang serupa, dan bukan penyedia e-katalog.
Dalam melaksanakan pesanan, Wahyudin mengetahui jika Agus Suryadinata membeli masker KN95 pada PT Berkah Manunggal Mandiri (BMM) dengan harga Rp88 ribu atau hanya Rp1,3 miliar untuk 15 ribu masker.
Kemudian, Lia menerima pengajuan pembayaran dari saksi Agus Suryadinata menggunakan PT RAM pada 15 Mei 2020 sebesar Rp1,7 miliar yang ditandatangani Wahyudin (Direktur PT RAM), dan Lia Susanti juga memberikan persetujuan pembayaran PT RAM dan mengajukannya ke Kadinkes Provinsi Banten.
Dari pengajuan itu Kepala Dinkes menyetujuinya dan mengeluarkan nota dinas kepada Lia dan bendahara untuk menyiapkan kelengkapan administrasi pembayaran pekerjaan.
Dari pembayaran 100 persen setelah dikurangi pajak yaitu Rp3 miliar telah diterima PT RAM, kemudian diserahkan kembali kepada Agus Suryadinata Rp2,8 miliar, sedangkan sisanya Rp200 juta merupakan fee untuk PT RAM.
Uang Rp2,8 miliar itu digunakan Agus untuk membayar PT BMM Rp1,3 miliar. Dari transaksi itu Agus menerima selisih sekitar Rp1,5 miliar. Kemudian uang itu digunakan untuk membeli rumah, membiayai renovasi rumah dan membayar pinjaman modal serta bunga oleh Agus.
Perbuatan Wahyudin selaku Direktur PT RAM bersama dengan Agus dan Lia Susanti telah memanipulasi harga satuan dalam RAB masker N95 sebanyak 15 ribu masker.
Usai pembacaan tuntutan, Agus Suryadinata yang terlihat dalam monitor, tampak menangis. Sidang selanjutnya ditunda hingga pekan depan dengan agenda pembelaan dari ketiga terdakwa. ***
DARJAT NURYADIN / BANTEN RAYA
PEMBACAAN TUNTUTAN: JPU tengah membacakan tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan masker untuk ketiga terdakwa, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Selasa (2/11).
