KAMMI Banten Soroti Pemutihan Pajak, Pemprov Dinilai Masih Ikut-ikutan dan Belum Banyak Terobosan

BANTENRAYA.COM – Pemprov Banten telah mengeluarkan kebijakan Pemutihan Pajak kendaraan melalui kebijakan Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025, tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.

Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemprov Banten tersebut ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025 yang lalu.

Walaupun dinilai baik dan bermanfaat untuk masyarakat Banten, Ketua KAMMI Banten justru memiliki pandangan yang berbeda dalam program tersebut.

Ketua KAMMI Banten, Muhammad Fadil mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Banten ini hanya sekadar ikut-ikutan dari daerah lain.

“Kebijakan ini sebenarnya bagus dan menyentuh masyarakat kalangan bawah karena tidak mampu membayar pajak/denda, tapi saya melihat program ini baru terwujud setelah netizen meminta ke Gubernur. Artinya gubernur baru tergerak setelah banyak netizen yang meminta,” ucap Fadli.

Fadli menambahkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Banten ini terlihat belum siap secara pelaksanaan.

Hal tersebut dapat terlihat karena masih ada indikasi dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan terbatasnya pelayanan.

“Saya melihat perkembangan berita ada dugaan pungli dan pelayanan yang emang membludak karena pasti masyarakat sangat antusias menyambut program,” tambah Fadli.

Ia berharap semoga Gubernur Banten dapat membuat segala kebijakan untuk masyarakat tanpa harus menunggu dari netizen.

“Semoga Pak Gubernur kebijakannya tidak menunggu dari netizen tapi buat terobosan-terobosan. Supaya Banten ini maju dan bahagia,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Fadli juga mendoakan semoga Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang baru bisa tetap sehat dan dilancarkan segala urusannya.

“Saya mendoakan Gubernur tetap sehat dan lancar urusannya, tidak ekslusif dan mau sering turun ke masyarakat bawah,” ucapnya.