BANTENRAYA.COM – Pemprov Banten mengklaim bahwa ketersedian pupuk subsidi untuk wilayah Provinsi Banten melimpah.
BACAJUGA:
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid.
Ia menuturkan bahwa, saat ini ketersedian pupuk aman dan tidak ada masalah. Terlebih, kata dia, saat ini Provinsi Banten telah mendapatkan tambahan alokasi pupuk dari Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Daftar Pemilih di Kabupaten Serang Berkurang, Pantarlih Siap Lakukan Pencoklitan
“(Ketersediaan pupuk,-red) Tidak ada masalah, justru dengan tambahan alokasi dari pak presiden, itu akan memperkuat kebutuhan untuk petani di Banten,” ujarnya kepada Banten Raya, Selasa 25 Juni 2024..
Agus menjelaskan, Provinsi Banten mendapatkan alokasi tambahan pupuk untuk 2024 hampir dua kali lipat dari alokasi pupuk pada tahun 2023.
Saat ini, kata Agus, untuk pupuk jenis urea, total untuk petani se-Banten ada sebanyak 88.520 ton dari yang sebelumnya hanya berkisar 50.000 ton.
Baca Juga: Gandeng Kyomi Ceramic, Puluhan Warga Kabupaten Serang Dilatih Membuat Keramik
Sementara, untuk jenis pupuk MPK, sebanyak 76.113 ton. Menurutnya, kalau dihitung dari alokasi tahun sebelumnya, untuk pupuk jenis urea, itu mengalami kenaikan 90,15 persen, dan pupuk jenis MPK mengalami kenaikan 62,76 persen.
“Penambahan hampir dua kali lipat. Seperti urea yang tadinya 50 ribu ton sekarang 88 ribu ton,” ucapnya.
“Kita dengan angka-angka pasti yang seperti ini yang jelas tidak ada alasan petani berteriak pupuk kurang. Tinggal bagaimana kemampuan daripada para petani Banten aja untuk membeli pupuk yang menjadi kebutuhan pertaniannya. Kalau mengalami kekurangan, itu salah. Mungkin tidak punya uang untuk menebus,” sambungnya.
Baca Juga: Cegah Penyakit Polio, 231.500 Anak di Kabupaten Serang Bakal Diimunisasi
Agus menuturkan, dalam melakukan pembelian pupuk bersubdisi, saat ini pihaknya telah memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dengan persyaratan yang mudah.
“Makanya sekarang kita banyak kemudahan. Dulu kan by name by address, saat ini bisa berkelompok untuk penebusannya. Kita buat semua mudah. Dan juga pembelian cukup hanya dengan KTP, nomor ktp itu bisa untuk tebus,” tuturnya.
“Yang pasti kita tahapan di lapangan bukan untuk dipersulit tapi untuk dipermudah. Alokasi untuk kelompok atau pindah itu juga tidak mesti menunggu tahun depan untuk di update, tapi per empat bulan portal kita dibuka untuk perbaikan atau update. Sehingga dipastikan tidak ada alokasi yang sudah meninggal, pindah masih ada. Tetap kita akan update datanya,” lanjutnya.
Baca Juga: Sudah Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain, PKS Usung Najib Hamas di Pilbup Serang 2024
Meskipun diberikan kemudahan, Agus menegaskan agar masyarakat tetap harus menyesuaikan dengan administrasi yang dibutuhkan seperti terdaftar pada kelompok tani agar bisa didata kebutuhan pupuknya.
“Iya harus, (ikut, -red) kelompok tani dong. Yang masuk pada e-alokasi kan sudah jelas semua terencana. Jadi petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) yang sudah masuk e-alokasi,” katanya.
“Kalau ada yang menjual tidak mencatat nomor KTP, kalau ada yang melakukan hal itu (pembelian tanpa KTP/ Poktan, -red) kita akan periksa itu dan tidak mungkin ditebus seperti itu (tanpa KTP dan masuk poktan, -red), itu salah,” tegasnya.
Baca Juga: Pamerkan Produk Jamu Nasabah di Herb Euphoria Fest, PNM Ajak Masyarakat Cintai Warisan Nenek Moyang
Sementara itu, dari sisi pengawasan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Banten, Babar Suharso mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan pada barang-barang bersubsidi.
“Kalau pengawasan berjalan terus, jadi yang namanya kita (Disperindag, red), itu banyak yang diawasi. Terutama yang di subsidi. Termasuk gas LPG, pupuk bersubsidi, bahan pokok, bahan pangan. Termasuk barang penting gas LPG ini,” katanya.***
