BANTENRAYA.COM – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten melaksanakan aksi demontrasi di Alun-Alun Kota Serang pada Rabu, 30 April 2025.
BACAJUGA:
Aksi demontrasi yang dilaksanakan oleh KAMMI Banten ini bertajuk “Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran.”
Selain itu, aksi demontrasi Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran ini dihadiri oleh puluhan anggota KAMMI Se-Banten.
Baca Juga: Viral Peserta DMD Panggung Rezeki MNCTV Ini Disebut Mirip IU, Netizen: Ae Sun Versi Lokal
Puluhan anggota KAMMI yang menghadiri aksi demontrasi Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran ini dihadiri dari berbagai perwakilan daerah di Banten.
Dalam orasinya Ketua Umum KAMMI Banten Muhamad Fadli menyampaikan bahwa pemerintah agar selalu menjaga supremasi sipil.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah agar selalu mengevaluasi Undang-undang (UU) yang kebut semalam dibuat dan menolak UU TNI.
Baca Juga: 3 Contoh Teks Orasi Hari Buruh Internasional 2025, Singkat tapi Membara!
“Kita berharap Undang-undang TNI tidak membuka celah untuk membungkam demokrasi sebagaimana era orde baru lalu,” ucap Fadli.
Ia menyampaikan bahwa aliansi mahasiswa yang terdiri organisasi KAMMI tersebut dengan tegas menolak kebijakan UU TNI.
“Dengan tegas kami menolak UU TNI,” tegas Fadli.
Baca Juga: Sudah Gagal Capai Target, Walikota Budi Rustandi Tetap Sesumbar MTQ Tahun 2026 Optimis Masuk 3 Besar
Tidak hanya itu, KAMMI Banten juga menyoroti kebijakan dan banyaknya menteri yang blunder di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Fadli memaparkan kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri di kepemimpinan Prabowo-Gibran yang harus dievaluasi besar-besaran.
“Dari mulai anggaran kementerian yang pengajuannya di luar nalar, Gas LPG, dan komunikasi yang buruk ke publik mengindikasikan bahwa pemerintahan harus evaluasi besar-besaran para menterinya,” tambah Fadli.
Baca Juga: Guru Besar UIN Jakarta Bagikan 3 Tips Lolos BIB 2025, Terbuka untuk Umum
Fadli juga berharap bahwa pemerintahan segera membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di tengah banyaknya PHK dan pabrik yang tutup.
Banyak kasus PHK Karyawan dari berbagai pabrik yang tutup di Indonesia, dengan adanya kadus tersebut pemerintah seharusnya membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
“Pengangguran makin tinggi, lapangan kerja tidak ada, mau dikemanakan masyarakat kita, semoga negara tidak membiarkan masyarakatnya terlunta-lunta di jalanan,” tutur Fadli. ***
