BANTENRAYA.COM – DPRD Kabupaten Serang mengingatkan agar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang mengantisipasi adanya program luncuran pada tahun anggaran 2023 yang diakibatkan dari perencanaan yang kurang matang.
Juru Bicara Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Serang Jeni mengatakan, kebijakan belanja daerah pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023 sudah dilakukan sebagaimana kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran semenara (PPAS).
“Harapan kami kejadian terhadap program dan kegiatan luncuran tidak terjadi kembali di tahun anggaran 2023,” ujar Jeni pada saat para rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua raperda yang berasal dari bupati dan pendapat bupati terhadap satu raperda prakarsa DPRD, Rabu 5 Oktober 2022.
Baca Juga: Nelayan Anyer Kabupaten Serang Bentuk Organisasi Baru, Ini Tujuannya
Ia menjelaskan, program luncuran biasanya terjadi akibat kesalahan perencanaan terhadap program dan kegiatan sehingga dapat fiskal APBD.
“Terus terkait defisit anggaran kami minta agar defisit APBD tahun 2023 bisa ditekan hingga 4 persen dari nilai APBD,” kata politikus Berkarya itu.
Jeni menuturkan, pada tahun 2023 banyak belanja yang harus diprioritaskan khususnya menjelang pesta demokrasi yang pelaksanaannya dilakukan pada awal tahun 2024.
Baca Juga: Usai Kerusuhan Kanjuruhan, Azrul Ananda dan Juragan 99 Akan Bertemu Bahas Ini
“Jadi peran perencanaan oleh OPD-OPD sangat penting untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas,” tuturnya.
Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, pihaknya telah mendorong semua program kegiatan yang telah direncanakan tahun 2022 diselesaikan pada tahun 2022.
“Idealnya tidak boleh ada luncuran. Luncuran itu kan kalau pekerjaannya belum selesai di tahun berjalan. Insya Allah enggak ada potensi luncuran,” katanya.*
