BANTENRAYA.COM – Pengajuan dana hibah atau dana bantuan sosial untuk lembaga keagamaan di Kota Serang mulai tahun ini memberlakukan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Pemberlakukan SIPD ini tindaklanjut pelaksanaan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD.
Pengajuan dana hibah lewat SIPD diungkapkan Walikota Serang Syafrudin usai membuka acara sosialisasi Peraturan Walikota Serang Nomor 105 Tahun 2021.
Baca Juga: Ultimatum Helldy Agustian untuk Para CPNS Pemkot CIlegon: Bekerja Melayani Bukan Dilayani!
Peraturan Walikota Serang itu mengenai tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Serang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Flamengo, Kota Serang, Rabu 20 Juli 2022.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, tahun ini pengusulan dana hibah harus melalui aplikasi SIPD. Hal itu sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Baca Juga: Rasakan Hematnya Pakai Mobil Listrik, Fitra Eri: Isi Daya Rp 70 Ribu Bisa Tempuh Jarak 300 KM
“Jadi memang sistemnya sekarang ini beda karena menggunakan SPID. Dulu simral,” ujar Syafrudin, kepada Bantenraya.com.
Ia menjelaskan, dengan aplikasi SIPD, data lembaga keagamaan harus sudah diinput terlebih dahulu satu tahun sebelumnya.
“Jadi sebelum Februari 2022, udah masuk sistem. Harus sudah diinput dari masing-masing yang meminta hibah,” jelas dia.
Baca Juga: 13 Link Twibbon Hari Anak Nasional 2022, Desain Cute dan Sweet, Download Gratis Cuma di Sini
Setelah datanya akurat, kata Syafrudin proses selanjutnya membuat proposal dan sebagainya, kemudian diverifikasi ke lapangan.
“Baru kita kalau sudah tidak ada masalah, kita memberikan bantuan,” tuturnya.
BACAJUGA:
Syafrudin mengatakan, setelah menerima bantuan hibah, lembaga keagamaan pun harus menyusun laporan pertangungjawabannya.
Baca Juga: Link Nonton Drakor Jinxed at First Episode 11 Sub Indo, Seul Bi Dilamar Soo Kwang dan Min Jun
“Harus ada pertanggungjawabannya. Jadi tidak begitu saja. Nanti tata caranya dikasih tau,” kata Syafrudin.
Syafrudin mengungkapkan, kebanyakan yang mengusulkan bantuan hibah ini pondok pesantren, masjid, dan sebagainya.
Kebiasaan mereka mengajukan proposal, tidak menginput data melalui aplikasi SIPD.
Baca Juga: Viral, Warga Serang Kapal Basarnas Yang Tengah Mencari Korban Tenggelam
“Oleh karena itu, kami pada hari ini memberikan sosialisasi. Mudah-mudahan dari 100 orang ini bisa menyebarkan kepada teman-temannya yang lain, dan dalam proses penerimaan hibah ini tata caranya sudah berbeda dari tahun-tahun yang lalu,” ungkapnya.
Syafrudin mengklaim hingga kini pemberian bantuan hibah di Kota Serang tidak ada masalah, karena sesuai verifikasi di lapangan.
“Sebenarnya nggak ada masalah kota Serang. Dan pemberian hibah setelah kita verifikasi di lapangan memang tidak ada istilah pondok pesantren tidak ada pondoknya. Semuanya akurat,” akunya.
Baca Juga: Melalui OPLS, Disdikpora Pandelang Kampanyekan Stop Perundungan
Kata Syafrudin, permasalahan sekarang yang dialami oleh lembaga keagamaan adalah mengajukan proposal tanpa menginput datanya via SIPD.
“Masalahnya yang sekarang ini masuk proposal tapi tidak input data,” ucap dia.
Menurut Syafrudin, pemberlakukan SIPD ini jangan terlalu dianggap beban oleh pengusul bantuan hibah.
“Sebenarnya nggak harus keberatan. Berat tidak berat harus dilakukan, karena ini input ini bisa ngelinknya ke pusat,” katanya.
“Dari daerah langsung diterima pusat. Jadi kalau tidak ditempuh itu tidak dapat,” tegas Syafrudin.
Asisten Daerah atau Asda I Kota Serang Subagyo menyebutkan, tahun ini ada 11 lembaga keagamaan yang mengusulkan bantuan hibah kepada Pemkot Serang.
Baca Juga: Tagar Ahlan Wa Sahlan IB HRS Menggema di Twitter, Pasca Habib Rizieq Shihab Bebas Hari Ini
Sebelas lembaga keagamaan itu ada pondok pesantren, dewan masjid Indonesia, badan amil zakat nasional, dewan kemakmuran masjid, dan musholla.
“Hibah tahun ini Rp 1,085 miliar untuk 11 lembaga keagamaan,” kata Subagyo.
Subagyo mengungkapkan, untuk tahun 2022 ini ada sekitar 135 lembaga keagamaan yang mengajukan bantuan hibah.
Baca Juga: Dinyatakan Bebas, Begini Potret Habib Rizieq Shihab Saat Bertemu Keluarganya di Petamburan
“Yang input tahun depan sekitar 130-an. Kalau yang nggak input mungkin lebih banyak lagi. Ada yang proposalnya masuk tapi tidak input,” kata dia.
Subagyo menjelaskan, untuk penginputan data bisa lakukan pada Februari dan Mei. Karena aplikasi SIPD itu dari pemerintah pusat.
“Jadi tidak setiap saat dibuka. Jadi inputan cuma sebelum bulan Mei dengan sebelum Februari. Kalau yang Mei untuk perubahan, yang murni di Februari. Kita juga cuma dapat password admin. Sistemnya dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Bebas, Masa Percobaan Berlangsung hingga 10 Juni 2024
Subagyo mengharapkan, melalui sosialisasi Perwal Nomor 105 Tahun 2021 lembaga keagamaan memahami tata cara pengajuan dana hibah.
“Mereka disamping membuat proposal juga harus input juga dalam sistem aplikasi, sistem informasi pemerintah daerah yang itukan dari daerah ke pusat. Jadi ngelink,” tandas dia. ****
