Oleh: Riswanda PhD
Tajuk mengusik sekaligus cerdas ditulis Detiknews (2022, 10 Januari) Syarat Profesor Harus Menulis di Jurnal Internasional, MK: Jangan Ada Dusta. Menyoal kikuknya proses nilai ulang publikasi jurnal internasional terindeks scopus oleh tim penilai ajuan jabatan akademik Guru Besar seorang Dosen.
Kenapa hal ini sampai dipersoalkan? Rupanya terdapat kejadian tertentu dimana tim penilai Kemendikbud, yang kemudian disebut reviewer, menilai kembali tulisan yang telah terbit di jurnal bereputasi tersebut atas dasar syarat kenaikan jabatan. Kepentingan penilai kementerian disini cukup beralasan memang. Meskipun, cetusan Hakim MK agar jernih memandang mekanisme evaluasi persyaratan ini adalah apik. Terdapat setidaknya dua aspek bahasan dalam hal ini.
Pertama, bereputasi dapat diartikan bahwa kelaikan tayang tulisan dalam jurnal ilmiah berbasis peer review. Artinya, obyektivitas penilaian jurnal melihat kualitas naskah sebelum diterbitkan, oleh pakar yang relevan di bidangnya. Jika kemudian harus dinilai ulang di ajuan kenaikan jabatan Guru Besar, sekali lagi argumentasi Hakim Konstitusi cukup bijak.
Harus dipastikan proses ini terang bagi pengaju maupun penilai. Pertanyaan retoris sederhana, apakah dapat dipastikan bahwa kepakaran penilai sesuai bidang tulisan yang dinilai? Lebih jauh lagi, sejauh mana kepatutan kualifikasi penilai dalam hal ini? Tentu saja kualifikasi ini tidak setimpal dengan sekadar centang administrasi memiliki sertifikat reviewer.
Apalagi ekuivalen dengan sederet gelar panjang beraneka warna rumpun ilmu, ataupun hasil pelatihan-pelatihan berjanjikan tambahan gelar setelah nama. Kenapa dikatakan seperti itu? Untuk dapat terbit pada penerbit (publisher) jurnal berwibawa dengan reputasi serius, Springer, dan pemberi peringkat Scopus misalnya, naskah harus melampaui berlapis-lapis proses penilaian.
Editor in Chief (pemimpin redaksi) dapat menolak/ menerima naskah sesuai hasil pertimbangan (peer reviewer) bisa terdiri dari dua sampai tiga pakar yang nama serta kepakaran karyanya mungkin tidak habis ditinjau 5 laman mesin pencari daring.
Mereka biasanya adalah spesialis keilmuan tertentu, jauh dari kesan seloroh pakar segala ilmu tahu banyak hal karena banyak ambil beraneka gelar di banyak tempat. Meski sangking beragam tidak kurun ahli.
Lanjut, naskah tadi bisa jadi mendapat arahan perbaikan mendasar dan berarti (mayor) atau hanya penyesuaian kecil (minor) untuk dianggap layak. Dua bahkan delapan kali balikan kirim ulang dapat dialami pengirim naskah, bergantung seberapa jauh revisi harus dilakukan.
Belum lagi proses penyuntingan bahasa menepatkan penggunaan ekspresi Bahasa Inggris misal. Modal paham ejaan dan standar terjemah pemikiran berbahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, positif tidak cukup.
Sekelumit tantangan di atas sesungguhnya belum termasuk kualitas isi. Pada jurnal ilmiah pastinya merujuk pada kualitas penelitian yang dituangkan.
Kedua, Statistik Pendidikan Tinggi (Dirjen Pendidikan Tinggi 2020), mencatat 6.243 profesor atau guru besar di Indonesia pada tahun 2019. Sebuah capaian, melirik jumlah 5.961 di 2018.
Kendatipun, menoleh capaian negara tetangga di Asia (TirtoID, menukil Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 2017) Malaysia memiliki perbandingan 509 doktor per satu juta penduduk. Lantas India 1.410:1, disusul Jepang 6.438: 1. Sedangkan Indonesia sendiri masih cukup berbangga dengan 143:1. Padahal, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah mementingkan investasi kualitas pendidikan melalui alokasi dana abadi mencapai 20,6 triliun rupiah.
Makna apa yang bisa digali dari lansiran data ini? Sepertinya keliru menafirkan kurangnya perhatian pemerintah, setidaknya soal dukungan dana, terhadap upaya mendorong terciptanya ahli-ahli, pakar, professor di bidang kepakaran tertentu. Pembenahan bisa jadi ada di aspek dimana perhatian ini mengejewantah.
Perbalahan MK di awal tulisan ini sebenarnya memberi tafsir bagaimana seharusnya sistem intelektual merespon dunia akademis. Bukan hanya pembentukan bidang, urusan, dan badan baru, tapi lebih kepada metamorfosis kultur individu-individu yang merupakan aktor utama penggerak sistem intelektual itu sendiri.
Marwah seorang cendikiawan adalah pada kontrbusi keilmiahan, dan bukan menopang beban kelengkapan prasyarat ini dan itu, apa lagi jika dibuat sulit dan rumit. Kemajuan satu orang ilmuwan di jabatan akademik Guru Besar bukan berarti matinya ilmuwan lain. Malah justru akan membawa kemajuan bersama.
Kultur persaingan sehat jangan-jangan investasi terbesar yang belum tergali di Nusantara. Perhatian pada investasi ini sedikitnya akan sanggup menghilangkan bajul pendidikan, dan marwah Guru Besar Indonesia lebih bergaung di dunia.
Penulis adalah akselerator kebijakan Associate Professor Analisis Kebijakan Untirta
