BANTENRAYA.COM – Puluhan mahasiswa di Kota Cilegon dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon pada Rabu, 24 Desember 2025.
Aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Cilegon usai melakukan aksi yang sama di Kantor Walikota Cilegon, namun tak ada kepala daerah maupun wakilnya.
Alhasil, mahasiswa menggembok Gedung Kantor Walikota Cilegon dan bergeser ke Kantor DPRD Kota Cilegon.
BACAJUGA:
Awalnya, saat dating ke Kantor DPRD Kota Cilegon taka da satu pun wakil rakyat di gedung tersebut.
Selang 10 menit, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan datang ke lokasi.
BACA JUGA:DPRD Kota Serang Setujui Kerja Sama Pengelolaan Sampah Tangsel Dengan Catatan
Mahasiswa sempat merangsek masuk dan menggedor pintu Kantor DPRD Kota Cilegon, beruntung aksi tersbeut tak berlanjut dan ditenangkan oleh aparat keamanan dan security DPRD Kota Cilegon.
Beberapa perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya di hadapan Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan.
Aksi tersebut diberi nama Refleksi Akhir Tahun Kota Cilegon Gagal Juare.
Salah satu mahasiswa menyampaikan 7 tuntutan yang disampaikan Ahmad Maki.
Maki menilai adanya masalah structural yang perlu diperbaiki secara mendasar.
BACA JUGA:Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten Komitmen Perjuangkan Hak Dasar Pekerja
“Pemerintah daerah diharapkan kebih responsif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” serunya.
Kota Cilegon juga diminta harus berani menghadapi kenyataan dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan keseluruhan di berbagai sektor.
“Sudah saatnya pemerintah daerah bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa semua warga Cilegon, tanpa terkecuali, dapat merasakan hasil pembangunan yang berkualitas,” pintanya.
Adapun 7 poin tuntutan mahasiswa Cilegon yaitu, Pendidikan yang mengkhawatirkan, Kesehatan yang Memrihatinkan, Infrastruktur yang Tertinggal, Pelayanan Publik yang Bermasalah, Pengembangan Wilayah, Ketenagakerjaan, dan KEsejahteraan Sosial.
Menajawab hal itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan kepada Bantenraya,com menyampaikan pihaknya akan meneruskan aspirasi mahasiswa.
BACA JUGA:Komisi III DPRD Kota Cilegon Soroti Pengelolaan Aset Daerah yang Terburuk se-Banten
“Kita menerima teman-teman mahasiswa. Satu tahun evaluasi pemerintahan Robinsar – Fajar, kita tadi lebih banyak mendengar dan itu sudah menjadi bahan evaluasi DPRD Kota Cilegon dan sudah disampaikan dalam forum konsultasi public dan dituangkan dalam RKPD (REncana Kerja PEmerintah Daerah) 2026. Masing-masing komisi di DPRD Kota Cilegon juga telah mendorong proses pembenahan, terutama dalam potensi kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan akhirnya kita mendapatkan PAD yang tidak terlalu signifikan,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, terhadap Organisasi PErangkat Daerah atau OPD pelayanan, pihaknya meminta ada pembenahan strukturan dalam pelayanan publik dan alur administrasi dipercepat.
“Sehingga masyarakat menunggu pelayanan public tidak terlalu lama. Supaya masyarakat tidak dirugikan secara waktu, secara materiil dan moril. Harus dipangkas beberapa birokrasi pelayanan publik,” paparnya.
Pria yang biasa disapa Kiki menyampaikan, tuntutan mahasiswa harapannya bisa dijalankan pemerintahan dalam hal ini eksekutif.
BACA JUGA:Drainase Disebut Menyempit Jadi Penyebab Banjir, Komisi IV DPRD Kota Cilegon Minta DPUPR Evaluasi
“Pemerintahan Robinsar – Fajar kan dilantik juga di tahun anggaran 2025 sudah berjalan. Tapi yang penting, janji politik bisa terealisasikan, jangan sampai RKPD dijalankan OPD terkait. Realisasi program di masyarakat sesuai RKPD,” tegasnya.***
