BANTENRAYA.COM – Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menyelesaikan semua catatan dan temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Banten atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024.
Di mana, temuan tersebut harus secepatnya menjadi fokus yang ditindaklanjuti dan diselesaikan OPD.
Adanya temuan BPK, disebut Fajar lantaran masih ada ego sektoral di tubuh pejabat Pemkot Cilegon.
Fajar Hadi Prabowo menjelaskan, meski BPK telah memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, tapi masih banyak catatan dan temuan yang harus secepatnya diselesaikan.
“Di sini saya mewakili walikota dan seperti diketahui banyak catatan dari BPK ada temuan, walau WTP ada catatan. Saya menginstruksikan untuk segera memberikan follow up ini, jangan lama-lama gitu yah,” katanya, Senin, 7 Juli 2025.
Baca Juga: Jika Tuta Tak Dibayarkan, Guru Provinsi Banten Ancam Adukan ke PTUN
Di sisi lain, Fajar juga menegaskan, dalam keuangan daerah atau APBD 2024 masih mengalami defisit karena minimnya kerja sama dan komunikasi antar OPD.
Hal itu diharapkan tidak kembali terjadi dan mengakibatkan muncul ego sektoral yang pada akhirnya kinerja program dan keuangan mengalami defisit.
“Sebenarnya sudah disampaikan juga salah satu faktor yang membuat defisit juga teamwork yah, saya mohon ke depan OPD lebih kompak lagi, enggak usah (ego), kesampingkanlah itu ego sektoral masing-masing . Itu kadis (kepala dinas) dan kabid-kabid (kepala bidang)-nya nggak akur, OPD satu dan lainnya tidak akur, masing-masing harus komunikasi dengan baik artinya jangan ego sektoral. Artinya mau khusnul khotimah atau enggak,” ujarnya.
Fajar menyatakan, semua temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti sebelum 20 hari.
Baca Juga: Heboh Obat Batuk Sirup Ada Kandungan Alkohol, Netizen: Jadi Selama Ini Minum-minuman ‘Haram’?
“Ini saya masih gigi satu yah. Tinggal 20 hari lagi kurang, yang kita lihat ada beberapa yang di follow up, ada juga beberapa yang perlu revisi, ini juga sedang dikoordinasikan dengan BPK.
Satu hal yang ditekankan agar tidak terjadi pada 2025, papar Fajar, komunikasi dan kerjasama harus dilakukan, serta, anggaran untuk masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat jangan sampai dikesampingkan.
“Tadi saya bilang teamwork atau komunikasi, jangan sampai nggak. tolong kedepankan hal yang menjadi kebutuhan pokok dan masyarakat yah. Jangan kesampingkan, contoh guru honor yah jangan dikesampingkan, lalu hibah-hibah jangan,” jelasnya.***
