BANTENRAYA.COM – Seratus hari pertama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, dinilai belum menunjukkan langkah nyata.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menempati urutan paling bontot dengan tingkat kepuasan hanya 51 persen.
BACAJUGA:
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyebutkan bahwa, periode awal kepemimpinan Andra-Dimyati dinilai lebih banyak dipenuhi gimmick ketimbang kebijakan substantif yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Lebaran Idul Adha 2025 Semakin Sehat! Begini 5 Cara Olah Daging Kurban Agar Tidak Amis
“Menurut saya, di 100 hari kerja ini apa yang dilakukan Andra Soni dan Dimyati belum begitu maksimal. Masih banyak gimik,” ujar Adib kepada Banten Raya, pada Minggu, 1 Juni 2025.
Ia menjelaskan, plot-plot anggaran 2025 yang saat ini digunakan memang disusun oleh Penjabat Gubernur sebelumnya.
Sehingga, Andra dan Dimyati perlu melakukan penyesuaian. Namun, menurutnya, hal itu tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak mulai menunjukkan arah yang jelas.
Baca Juga: Nonton Drakor Good Boy Episode 2 Sub Indo Full Movie Disertai Spoiler Bukan Drakorindo
“100 hari itu setidaknya bisa memotret landasan dari visi dan misi yang mereka bawa saat kampanye. Misalnya soal membuka lapangan kerja, pemberantasan korupsi, pengendalian banjir, harusnya itu sudah mulai terlihat,” katanya.
Adib mencontohkan, kebijakan penghapusan denda pajak sebagai satu-satunya langkah yang langsung terasa oleh masyarakat. Namun, ia menilai kebijakan tersebut juga bersifat populis dan belum menyentuh persoalan mendasar.
“Itu kan kebijakan populis, meniru. Coba kita lihat nanti saat PPDB berjalan, apakah mereka bisa mengakomodasi kepentingan rakyat kecil untuk sekolah? Itu yang akan jadi ujian nyata,” ujarnya.
Baca Juga: JLU Dilanjutkan Era Robinsar dan Fajar, Namun Kesulitan Bebaskan Lahan Milik Industri
Selain soal substansi kebijakan, Adib juga menyoroti lemahnya struktur birokrasi di awal pemerintahan ini.
Ia menyebut terlalu banyak jabatan kepala dinas yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), bahkan Sekda pun masih berstatus pelaksana harian (Plh).
“PLT itu kewenangannya terbatas. Kalau orang-orang di bawahnya masih Plt, bagaimana mereka bisa mengeksekusi kebijakan secara maksimal?” kata dia.
Baca Juga: Boneka Young Hee Balik Lagi di Squid Game Season 3, Bakal Awasi Permainan Lebih Ngeri?
Adib juga menekankan bahwa, saat ini publik hanya ingin pemerintah bekerja sesuai janji kampanye, terlepas dari siapa yang menyusun anggaran.
“Publik tidak mau tahu anggaran 2025 disusun oleh siapa. Yang mereka tunggu, apakah dengan anggaran itu pemimpin bisa menjawab kebutuhan mereka, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur,” tegasnya.
“Makanya kalau Banten mendapat survey terbontot, ya saya kira publik menilai, dan belum bisa merasakan arah dari kebijakan nyata Andra dan Dimyati,” tambahnya.
Baca Juga: Profil Didik Subi Pemilik Kontraktor Bintoro Corp yang Diduga Tipu Korban hingga Ratusan Juta
Lebih lanjut Adib juga turut mengkritik penggunaan anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi, seperti pengeluaran besar untuk seremoni peresmian.
“Baru-baru ini ada peresmian yang anggarannya hampir Rp2 miliar. Ini menciptakan stigma negatif, bukan rasa percaya,” ujar Adib.
“Yang dibutuhkan rakyat itu bukan seremoni, tapi tindakan nyata. Kalau mereka ingin menyelamatkan kepercayaan publik, sekarang saatnya kerja, bukan pencitraan,” pungkasnya. ***
