BANTENRAYA.COM – Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lebak, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Lebak, Selasa 19 Oktober 2021.
Aksi yang dijaga ketat petugas kepolisian itu mempertanyakan urgensi deklarasi pilkades damai yang digelar di kediaman Ketua Kadin Banten Mulyadi Jayabaya atau JB di Warunggunung.
Mustafid, Ketua Eksternal PMII Cabang Lebak mengatakan, Pemkab Lebak tidak konsisten terhadap aturan PPKM Level 3 karena mengumpulkan massa melalui deklarasi pilkades damai.
Baca Juga: Persiapkan Pemilu 2024 dari Sekarang, Ribuan Pengurus Partai Golkar Serang Dikukuhkan
Selain itu, PMII mempertanyakan kenapa tempat yang digunakan untuk deklarasi damai dilakukan di kediaman JB, serta tidak dilakukan di pendopo atau di tempat lain di Lebak.
“Aksi kami ke Setda Lebak untuk mempertanyakan urgensi deklarasi pilkades damai yang dilakukan di kediaman Pak JB, pada 18 Oktober 2021. Kami minta, Bupati Lebak bisa memberikan penjelasannya,” ujar Mustafid.
Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Pemkab Lebak Alkadri yang menemui pendemo menjelaskan, bahwa deklarasi pilkada damai, merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Lebak.
Baca Juga: Ini Syarat yang Diminta Arab Saudi Agar Indonesia Bisa Kirimkan Jamaah Haji Tahun 2022
BACAJUGA:
Begitu pula dalam proses pelaksanaannya sesuai protokol kesehatan.
“Mengenai tempat, Pemkab sudah berusaha mencari gedung di Rangkasbitung, namun tidak ada satupun yang masuk kriteria. Namun, karena hanggar di kediaman Pak JB sangat luas, maka penerapan prokesnya sangat ketat, maka kami izin untuk meminjam hanggar tersebut untuk tempat deklarasi,” terang Alkadri kepada para pendemo. ***
