BANTENRAYA.COM– Dalam rangka menjaga roda perekonomian masyarakat, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten terus berupaya untuk mengendalikan laju inflasi.
Hal itu diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar yang mengatakan bahwa pihaknya terus menjaga pasokan dan persediaan barang di masyarakat, serta menjaga kenaikan harga.
Ia mengatakan, pada kuartal pertama di tahun 2024, terdapat sejumlah komoditas pangan yang menjadi penyumbang angka inflasi di Banten, diantaranya adalah beras, cabai, daging ayam ras, dan bawang.
Baca Juga: Sudah Diusulkan jadi PPPK, Pemprov Banten Himbau Honorer Fokus Bekerja
“Secara umum, berdasarkan laporan kementerian dan lembaga terkait, beras ada kecenderungan turun. Termasuk juga di Provinsi Banten. Namun, memang tetap kita lakukan pemantauan. Beberapa komoditi yang masih perlu kita sikapi secara sungguh-sungguh itu seperti cabai dengan variannya, daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih. Untuk telur sudah cukup baik,” kata Al Muktabar, Senin 20 Mei 2024
Al Muktabar mengatakan, untuk dapat mengendalikan harga, pihaknya perlu menjamin ketersediaan pasokan pangan di pasaran.
Untuk itu, kata dia, saat ini Pemprov Banten terus berkoordinasi dengan badan pangan dan pemerintah di Kabupaten Kota untuk terus menjaga ketersediaan stok pangan dan pengendalian harga.
Baca Juga: Idul Adha Tidak Mempengaruhi Omset Penjualan Daging di Pasar Tradisional
“Untuk bawang merah misalnya, kita terus lakukan penguatan hubungan antar daerah, umpamanya apabila ada panen, maka kita minta untuk dikirimkan. Melalui badang pangan, Bulog, ABM, terus kita lakukan upaya-upaya itu” katanya.
Al Muktabar menuturkan, saat ini pihaknya juga terus meminta agar Pemerintah Daerah di Kabupaten Kota bisa bekerja bersama untuk konsentrasi pads pengendalian angka inflasi mingguan, bulanan, hingga pada year on year (y-o-y).
Al Muktabar mengungkapkan, pihaknya juga akan menggiatkan langkah-langkah seperti pasar murah, menanam dan lainnya untuk pengendalian laju inflasi.
Baca Juga: Delapan Solusi Produk XL Axiata Dukung Pengembangan UKM di Indonesia
“Ada sembilan langkah yang perlu untuk dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi adalah, diantaranya melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, dan melaksanakan Pencanangan gerakan menanam. Kemudian, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, nerkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, lalu merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi, serta memberikan bantuan transportasi dari APBD,” jelasnya.
“Tapi, untuk penggunaan BTT belum bisa kita pergunakan karena dengan instrumen umum biasa kita masih melakukan langkah-langkah teknis,” imbuhnya.
Baca Juga: Terciduk saat Konsumsi Narkoba, Oknum Prades di Lebak Diamankan Polisi
Sementara itu, dalam agenda Rapat Pimpinan bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti mengatakan bahwa, komoditas penyebab inflasi tertinggi saat ini kembali dipegang oleh komoditas beras. Padahal, kata dia, di bulan sebelumnya beras tidak masuk ke dalam komoditas penyumbang inflasi.
“Untuk angkanya saya kurang jelas. Tapi yang jelas
saat ini beras masuk kembali menjadi penyumbang inflasi terbesar. Itu berdasarkan data dari BPS ya, yang hampir setiap wilayah yang disurvey, beras dan ayam ras itu ada kecenderungan sebagai penyumbang inflasi,” kata Virgojanti.
“Dan itu ternyata terjadi secara nasional, bukan hanya Banten,” sambungnya.
Baca Juga: Nonton Dare To Love Me Episode 3 Sub Indo Full Movie Lengkap dengan Spoiler Bukan Bilibili
Virgojanti mengungkapkan, pihaknya sudah mengkomunikasikan kepada Bulog terkait ketersediaan beras. Namun, terdapat kendala harga antara kemampuan beli PT Bulog dengan harga yang dikeluarkan oleh petani.
“Kita sudah minta untuk Bulog menyediakan stok dengan beli dari petani. Namun, harga dari petani saat ini sudah mencapai Rp 6 ribu, sementara kemampuan beli PT Bulog adalah direntang harga Rp 5.300 sampai Rp 5.700,” ungkapnya.
“Tapi kita sudah mintakan agar jangan sampai beras-beras yang ada di kita, malah jatuh kepada tengkulak luar. Karena kan mungkin saja, kalau kita gak mampu beli segitu, sementara di luar ada yang mampu beli dengan harga selisih lebih besar, bukan hal yang tak mungkin. Makanya saya minta agar stok kita diamankan dulu,” lanjutnya.
Baca Juga: Jadi Tersangka Karena Laporkan JB, Sanajaya Divonis Bebas
Lebih lanjut Virgojanti mengatakan, pihaknya juga telah meminta kepada Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk mengevaluasi data daftar terkait rencana tanam, perencanaan tanam, dam rencana panen.
“Dan itu bukan hanya ada fasilitasi dari provinsi saja ya tapi kita mintakan juga data dari kabupaten kota. Jadi kabupaten kota juga punya upaya yang sama,” ujarnya.
Sementara itu, dalam arahannya, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan agar para kepala daerah untuk tidak tergantung pada rantai distribusi dari wilayah lain. Kata dia, bagi yang daerahnya cocok untuk menanam, baik cabai dan bawang merah agar melakukan gerakan tanam.
Baca Juga: Tenggelam di Sungai Cibereum, Lansia Ditemukan Meninggal Dunia
“Bagi Kepala Daerah yang melihat daerahnya cocok dan masih bisa gerakan menanam agar dilaksanakan,” ujarnya***
