BACAJUGA:
SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa Adat kepada DPRD Banten dalam rapat paripurna DPRD Banten, Selasa (31/8/2021). Calon produk hukum daerah itu diajukan lantaran Banten memiliki banyak masyarakat adat.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, pihaknya mengajukan Raperda tentang Pemerintahan Desa Adat karena dinilai cukup mendesak.
“Di Provinsi Banten, kebutuhan akan adanya pengaturan tentang pemerintahan desa adat sangat mendesak,” ujarnya.
Ia menuturkan, Pemprov Banten secara proaktif memandang perlu dilakukan langkah-langkah strategis mengingat eksistensi masyarakat desa adat di Provinsi Banten yang terbilang cukup banyak, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak. Dikatakan Andika, nantinya perda tersebut dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi kabupaten/kota yang akan menetapkan desa sebagai desa adat melalui perdanya masing-masing.
Raperda tentang Pemerintahan Desa Adat, lanjut Andika, bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat adat serta mendorong terbentuknya desa adat dengan ruang lingkup mengatur tentang susunan kelembagaan desa adat. Mekanisme pengisian jabatan kepala desa adat, dan masa jabatan kepala desa adat.
Raperda itu juga diharapkan dapat memberikan peluang yang baik terhadap desa-desa yang berkeinginan untuk menjadi desa adat dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Andika mengulas, selama proses amendemen Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 2014, eksistensi pemerintahan desa mendapat perhatian cukup luas. Hasilnya, setelah mendapat masukan yang cukup besar dari berbagai elemen dan pemangku kepentingan, eksistensi desa dan pemerintahan desa diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan sejumlah perubahan mendasar yang dinilai sangat menggembirakan.
Perubahan dimaksud, kata Andika, antara lain adanya pengakuan sebagai local self community dengan mengadopsi asas rekognisi, subsidiaritas, dan keberagaman sebagai dasar dari pengakuan terhadap eksistensi hak asal-usul masyarakat desa. “Yang menjadi cikal bakal adanya klasifikasi desa adat di samping desa dalam pengertian umum,” imbuhnya.
Ditegaskan Andika, secara khusus dalam konteks pengakuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 6nTahun 2014 tentang Desa tersebut, pemprov mendapatkan mandat untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur aspek susunan kelembagaan desa adat, mekanisme pengisian jabatan kepala desa adat, dan masa jabatan kepala desa adat sebagai dasar operasionalisasi dari status desa adat.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
Untuk diketahui, atas pengajuan Pemprov Banten tersebut, rapat paripurna DPRD Banten mengagendakan rapat paripurna selanjutnya yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banten. (*/dewa)
