BANTENRAYA.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi merilis program prioritas untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti berkolaborasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan pendidikan, contohnya dengan gebrakan-gebrakan terbaru saat ini.
Seperti program makan bergizi gratis, digitalisasi pendidikan melalui smart TV di setiap sekolah, serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen penilaian hasil belajar siswa menggantikan ujian nasional.
BACAJUGA:
Melalui unggahan Instagram @kemendikdasmen pada Senin, 15 September 2025, dijelaskan sejumlah program prioritas dengan alokasi anggaran besar.
Program Prioritas Kemendikdasmen
Pertama, penyaluran tunjangan guru ASN daerah dengan total anggaran Rp70 triliun, yang dialokasikan kepada 1.522.722 guru penerima TPG, 332.170 guru DTP, dan 62.536 guru TKG.
Dampaknya, bantuan diterima lebih cepat karena langsung masuk ke rekening guru, taraf hidup guru semakin sejahtera, serta kompetensi guru meningkat.
Kedua, bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) dengan anggaran Rp59,3 triliun yang dialokasikan untuk 50.463.212 peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menjamin fasilitas atau layanan pendidikan sesuai standar.
Ketiga, anggaran revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp16,9 triliun untuk 1.241 PAUD, 4.053 SD, 2.753 SMP, 1.382 SMA, 767 SMK, 155 SLB, dan 59 SKB.
Baca Juga: Rekomendasi Saham Rabu 17 September 2025, Emiten Perusahaan Rokok Jadi Pertimbangan
Revitalisasi ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekolah.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp13,5 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa, dengan total penerima PIP sebanyak 18.594.627 siswa dan 4.679 penerima beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM).
Program ini menyasar murid dari keluarga tidak mampu, siswa Papua maupun migran asal Malaysia agar tetap dapat melanjutkan sekolah, sekaligus mengurangi angka putus sekolah.
Terakhir, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan total anggaran Rp13,2 triliun. Bantuan ini mencakup 785.374 guru GTK non ASN (TPG, TKG, dan insentif), 253.407 guru non ASN pada PAUD non formal penerima bantuan subsidi upah (BSU), 804.158 guru yang difasilitasi dalam sertifikasi (PPG), serta 16.197 guru penerima program kualifikasi S1/D4.
Program ini kembali menekankan percepatan bantuan, peningkatan taraf hidup, dan peningkatan kualitas guru.
Dengan hadirnya program prioritas ini, pemerintah berharap dunia pendidikan Indonesia semakin maju, merata, dan mampu menjawab tantangan zaman. ***
