BANTENRAYA.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan jika persoalan Sekda Banten sudah clear.
Hal tersebut terjadi setelah Gubernur Banten mengajukan penarikan usulan pemberhentian Al Muktabar sebagai Sekda Banten.
“Jangan dijadikan ini sebagai komoditas politik persoalan sekda sudah clear,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim terkait polemik Sekda Banten di kutip Bantenraya.com dari Instagram @wh_wahidinhalim, Senin 21 Februari 2022.
Baca Juga: Makanan yang Diolah dengan Ekstrim, Lebih Baik Jangan Kamu Coba!
Diungkapkan pria yang akrab disapa WH tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah menggelar pertemuan dengan Al Muktabar semalam.
“Bahwa saudara Al Muktabar malam sudah datang ke saya menyampaikan permohonan maaf,” katanya.
“Dan (menyampaikan) permohonan untuk bisa diterima kembali sebagai sekda dan siap serta berjanji akan memindahkan status kepegawaiannya ke Provinsi Banten dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.
Baca Juga: Harga Kedelai Melambung, Perajin Tahu Tempe di Kabupaten Serang Mogok Produksi
Oleh karena itu, WH sendiri kini sedang menyiapkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik usulan pemberhentian Al Muktabar sebagai Sekda Banten.
“Menyikapi apa yang disampaikan saudara Al Muktabar pada hari ini saya siapkan surat pada Kementerian Dalam Negeri menarik usulan pemberhentian sekda Provinsi Banten,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekda Banten non aktif Al Muktabar menegaskan bahwa dirinya akan kembali menjalankan tugasnya sebagai sekda pada akhir bulan ini.
Sebab, hingga saat ini secara administrasi dirinya masih tercatat sebagai Sekda Banten definitif.
Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu menegaskan, bahwa dirinya selama ini tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Sekda Banten.
Baginya, mengundurkan diri adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Sebab, Ia tidak mau lari dari tanggung jawab selaku aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: Rajin Salat Tapi Hidupnya Susah dan Malah Punya Utang, Ustadz Adi Hidayat Ungkap Penyebabnya
BACAJUGA:
Ia menjelaskan, sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi kepada pimpinan, maka pada 22 Agustus 2021 dirinya mengajukan permohonan pindah atau kembali ke instansi asal di Kementerian Dalam Negeri.
Surat tersebut dimaksudkan agar Ia masih dapat bertugas dan menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Sekda Banten.
“Akan tetapi surat tersebut disalahartikan, sehingga disebut surat pengunduran diri. Saya harus katakan ini tidak benar, surat pindah dan surat pengunduran diri adalah dua hal yang berbeda sesuai peraturan perundangan,” tegasnya. ***
