BANTENRAYA.COM – Ratusan kepala SMK swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten akan demo Gubernur Banten Wahidin Halim pada Senin, 17 Januari 2022.
Para kepala SMK swasta akan menggelar aksi dan audiensi dengan Gubernur Banten terkait bantuan operasional sekolah daerah atau bosda yang tidak dicarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pada 2021.
Ketua Umum FK2SMKS Provinsi Banten Ahmad Ali Subhan menuturkan, meski dalam surat pemberitahuan disebutkan akan menggelar aksi namun agenda yang dilakukan ratusan kepala SMK swasta nantinya bukan aksi seperti mahasiswa atau buruh.
Baca Juga: Kronologi Aktor Ardhito Pramono Diciduk Polisi Karena Gunakan Ganja di Rumahnya
“Kami hanya akan mempertanyakan mengapa bosda 2021 tidak bisa dicairkan dan bagaimana mekanisme pengajuan bosda tahun 2022,” kata Ali, Rabu 12 Januari 2022.
Ali menuturkan, di Provinsi Banten ada 726 SMK swasta sehingga setidaknya akan ada 726 orang yang mewakili sekolah yang akan bergabung dalam aksi itu.
Dia menjamin, aksi akan berlangsung damai dan kondusif tanpa ada kekerasan. Bahkan dia sendiri melarang penggunaan pengeras suara dalam aksi nanti.
Baca Juga: 3 Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Sebelum Menerima Vaksin Booster Ala Dr Vito
Ratusan kepala SMK swasta itu rencananya akan melakukan aksi damai di KP3B dengan cara istigasah bersama di Masjid Raya Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang.
Sementara beberapa di antaranya akan beraudiensi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Ali mengatakan, sejak awal setelah pengajuan proposal bosda, SMK swasta diminta untuk merevisi berkali-kali proposal.
BACAJUGA:
Setelah itu keluarlah nominasi SMK swasta yang diproyeksikan akan mendapatkan bosda 2021 dan kemudian keluarlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Itu pun dengan berbagai macam revisi yang luar biasa,” katanya.
Setelah tu sekolah diminta membuat proposal permohonan pencarian bosda. Ini juga melalui berbagai revisi sampai Oktober. Hingga pertengahan Desember bosda tak kunjung cair.
Baca Juga: 3 Pernyataan Sikap UNESEA Atas Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Oknum Dosen
“Di akhir Desember mereka mengumumkan bosda tidak cair dengan alasan ada masalah teknis, pengajuan terlambat dimasukkan ke e-hibah,” katanya. ***
