BANTENRAYA.COM – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengajukan tambahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ke Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf.
Usulan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten dalam mendukung perluasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Kita baru saja melakukan penandatanganan pinjam pakai aset lahan untuk Sekolah Rakyat di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan,” kata Dimyati saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dan Barang Milik Universitas di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Baca Juga: Nonton Drakor Our Movie Episode 9 Sub Indo: Jalani Backstreet, Da Eum dan Je Ha Ketahuan?
Dimyati menyebutkan bahwa, Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten/kota siap mendukung program Sekolah Rakyat.
Ia pun mengusulkan agar program ini bisa diperluas ke lebih banyak daerah di Banten.
“Kami sudah ajukan untuk tambahan lokasi, termasuk di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan kota-kota lainnya di Provinsi Banten. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud,” ujarnya.
Baca Juga: Dana BSU 2025 Tak Kunjung Cair? Ternyata Ini Penyebab Sekaligus Solusi Agar Dapat Rp600 Ribu
Menurut Dimyati, program Sekolah Rakyat memiliki dampak strategis dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
“Program ini sangat bagus untuk membantu masyarakat kecil, terutama mereka yang miskin dan tidak mampu melanjutkan pendidikan. Ini harus sukses dan didukung semua pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan baru yang lahir dari gagasan Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga: KKM 58 Uniba Perluas Penjualan UMKM Telur Puyuh di Rangkasbitung
Program ini merupakan strategi besar negara untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata kolaborasi. Kami di Kementerian Sosial bertanggung jawab penuh dalam operasionalnya. Program ini kami rintis untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau,” kata Saifullah.
Ia memaparkan, tahap pertama Sekolah Rakyat akan hadir di 100 titik lokasi.
Baca Juga: Ruang Rapat Disulap Jadi Tempat Fitness, Pemkot Cilegon Siap Fasilitasi Pegawai Lebih Bugar
Sebanyak 63 titik ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli dengan total 6.130 siswa dalam 256 rombongan belajar (rombel), sementara 37 titik lainnya menyusul akhir Juli dengan 3.625 siswa dalam 139 rombel.
Total siswa pada tahap pertama mencapai 9.755 orang di jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Pada tahap kedua, akan dibuka 202 lokasi baru. Di antaranya ada 51 titik yang berasal dari Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan 45 titik lainnya sudah dinyatakan layak,” ujarnya.
Mensos menjelaskan, rekrutmen siswa dilakukan berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari desil 1 atau kategori miskin dan miskin ekstrem. Setiap siswa dipastikan melalui proses verifikasi langsung oleh petugas dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ini berbasis data dan kunjungan langsung. Kami ingin pastikan siswa benar-benar berasal dari keluarga tidak sekolah, belum sekolah, atau rawan putus sekolah. Kepala daerah saya minta kawal agar penerimaan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat, Prof Muhammad Nuh, menambahkan bahwa, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan sebuah sistem rekayasa sosial untuk memberdayakan kaum dhuafa.
BACAJUGA:
Baca Juga: Terpengaruh Miras, Empat Warga Desa Cisait Cabuli Gadis Disabilitas
“Ini tentang memuliakan dan membahagiakan kaum dhuafa. Sekolah Rakyat hadir agar mereka yang tidak mungkin sekolah menjadi mungkin sekolah. Karena esensi Indonesia Emas 2045 adalah kebangkitan kaum dhuafa,” ujarnya.***
