BANTENRAYA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten agar segera menyelesaikan proses sertifikasi terhadap lahan dan aset milik daerah.
Aset yang belum tersertifikasi dinilai oleh KPK sangat rawan disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain.
Peringatan ini disampaikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama, pada saat rapat koordinasi di Kantor Inspektorat Provinsi Banten, pada Selasa, 27 Mei 2025 lalu.
Baca Juga: Sinopsis Drakor Pump Up The Healthy Love Episode 9 Sub Indo Disertai Link Nonton Full Movie
BACAJUGA:
Ia menegaskan, persoalan administrasi aset harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Temuan kami menunjukkan bahwa masih cukup banyak BMD di provinsi, kabupaten, dan kota di Banten yang belum tersertifikasi. Kalau tidak salah, persentasenya sekitar 26 sampai 27 persen,” kata Bahtiar.
Menurutnya, keterlambatan ini bisa berdampak serius, baik dari sisi hukum maupun kerugian negara.
Baca Juga: Mantan Pelatih Manchester United Erik Ten Hag Resmi Tangani Bayer Leverkusen
Tanpa kepastian status, aset-aset tersebut berpotensi dialihkan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.
“Jangan sampai barang milik daerah hilang atau diambil oleh pihak lain. Aset ini seharusnya dimanfaatkan, misalnya melalui kerja sama atau disewakan, demi keuntungan daerah,” katanya.
Untuk itu, Bahtiat mengatakan, pihaknya mendorong agar setiap pemerintah daerah dapat segera membentuk tim khusus percepatan sertifikasi aset.
Baca Juga: BRI Hadirkan Easy Card dengan Cashback dan Cicilan 0 Persen, Pengajuan Kini Lebih Mudah dan Cepat
Tim tersebut dinilai penting agar proses pengamanan bisa berjalan lebih sistematis dan terukur.
“Saya menekankan agar teman-teman di daerah segera membentuk tim untuk mempercepat proses sertifikasi barang milik daerah,” tegasnya.
Selain itu, Bahtiar juga meminta agar pemerintah daerah menjalin koordinasi aktif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses sertifikasi.
Baca Juga: Resmi Dipanggil Patrick Kluivert, Beckham Putra Debut Bareng Timnas Indonesia Lawan China?
Menurutnya, kerja kolaboratif akan mempercepat pengesahan dokumen legal aset yang dimiliki pemerintah.
“Teman-teman di daerah perlu menggandeng BPN agar terbentuk tim yang solid dan kuat dalam percepatan sertifikasi BMD di wilayah Banten,” pungkasnya. ***
